PROSES KRISTALISASI ISLAM DAN POLITIK

 

Gagasan Soekarno dalam bentik Demokrasi Terpimpin. Demokrasi gaya baru ini telah membawa Soekarno kepuncak kekuasaan yang memmang sedah lama ia dambakan, karena fondasi tidak kokoh,sistim itupulalah yang akhirnya membawanya ke jurang kehancuran politik untuk selamanya, dia terkubur bersama sistim yang diciptakanya.

Sekitar enam setengah bulan sistim ini beroperasi dalam sejarah kontemporer Indonesia, Secara politik umat Islam tidak saja berbeda pandangan, bahkan berpecah-belah berhadapan sistem yang diciptakan Soekarno.Budaya politik Indonesia yang sedang dikembangkan pada waktu itu adalah budaya politik otoriter dengan Soekarno, PKI, dan pimpinan tertiggi angkatan darat sebagai pemain utamanya.[1]

 

Demokrasi Terpimpin dalam prakteknya adalah sistem politik dengan baju Demokrasi tapi minus demokrasi.[2]

 

Pembentukan Dewan Nasional yang dapat ditafsirkan orang sebagai kekuatan Ekstraparlemen, Soekarno hendak merubah sistem ketatanegaraan Indonesia sampai kedasarnya. Cara-cara berfikir dan bertindak yang tidak Konstitusional ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Presiden yang telah disumpah secara konstitusional.

Pembentukan Dewan Nasional memang tidak jelas dasar hukumnya. Oleh sebab itu, negarawan-negarawan seperti,Hatta, Pak Natsir dan Syahrir telah mengecam pembentukan Dewan yang tidak punya dasar konstitusi ini.[3]

 

Roeslan Abdoelgani mengusulkan agar pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus 1959 dijadikan Monifento politik (Manipol) yang kemudian berkembang menjadi Manipol-USDEK (UUD1945,sosialisme Indonesia, Demokrasi ala Indonesia, Ekonomi Terpimpin dan Keadilan Sosial) yang kesemuanya menjadi landasan dasar bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.(ibid hlm. 454)

Kemudian dijadikan mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pada bulan-bulan pertama perlaksanaan Demokrasi Terpimpin terlihat proses kristalisasi yang cepat antara pendukung dan penentang terhadap demokrasi gaya baru ini. Siapa yang mendukung  dibiarkan hidup, sedangkan yang menentang harus disingkirkan.[4]

 

Masyumi memilih jalan martir ketimbang menyerah, sekalipun jalan ini ternyata di kemudian hari mempunyai akibat-akibat yang jauh bagi pembangunan demokrasi politik di Indonesia. Sekiranya Masyumi dapat lebih sabar dan tidak “Tenggelam”dalam arus idealisme martir, barang kali sistem demokrasi tidak akan tersingkir begini parah dalam sejarah modren Indonesia.[5]

 

Secara garis besar,ada dua kelompok partai Islam pada masa itu. Kelompok pertama, Masyumi yang memandang keikutsertaan dalam sistem politik otoriter sebagai penyimpangan dari ajaran Islam.Kelompok kedua, Liga Muslim (NU,PSII dan Perti), berpandangan bahwa turut serta dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah sikap realistis dan pragmatis.[6]

 

Di mata Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi bangsa dan negara. Karena itu move

Soekarno harus dilawan, apapun akibatnya.

Semangat inilah yang saya istilahkan sebagai “Idealisme Martir” Masyumi yang mempunyai resiko politik yang sangat besar bagi golongan modernis muslim Indonesia.

Masyumi sebagai cagar Demokrasi tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali menghadapi Soekarno dan sistemnya, sekalipun denga sisa-sisa tenaga yang tak seimbang.

Harapan Masyumi bahwa rakyat akan berpihak kepada Demokrasi, tidak kepada sistem otoriter, ternyata sia-sia.

Sementara itu, PKI yang sangat lihai dalam manipulasi politik, berpihak sepenuhnya pada sistem Soekarno. Semua orang pun tahu salah satu tujuan tahtik PKI itu adalah untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya, dan yang terbesar adalah Masyumi. (Untuk mengikuti pandangan politik PKI terhadap Revolusi Indonesia, baca apendiks III. Di situjelas sekali bahwa tujuan PKI berkoloborasi dengan Soekarno antara lain untuk melumpuhkan kekuatan”kepala batu”. Masyumi di mata PKI merupakan salah satu yang dimaksud).[7]

 

Golongan modernis, khususnya Masyumi, tidak patut lagi hidup pada Era Demokrasi Terpimpin. Masyumi harus dikorbankan “demi Revolusi”. Sikap penguasa seperti inilah yang sudah lama di rindukan PKI. Sebagai kekuatan politik yang terlatih, PKI tentu berucap: “Mengapa kesempatan emas ini tidak dimanfaatkan?” Adapun Liga Muslimin di mata PKI, sekalipun juga musuh, tidak sesukar menghadapi kekuatan “kepala Batu”.[8]

 

Memang, bila di lihat dari sudut paham keagamaan di Indonesia, PSII termasuk kelompok modernis. Tapi dalam kenyataan, tdak ada jaminan bahwa sesama penganut modernisme Islam akan sesalu bersatu dalam satu perahu dalam berpolitik. Apakah fenomena ini adalah bayangan ketidak dewasaan umat Islam dalam berpolitik.[9]

 

Saya menelusuri kembali logika Revolisi Soekarno dalam kaitanya dengan pertai-partai Islam. Menurud Mohammad Roem, Logika Revolusi” ialah….. harus ditarik garis yang tegas antara sahabat dan musuh Revolusi.” Masyumi dan pimpinan-pimpinannya dimasukan dalam katagori musuh Revolusi dan kare itulah harus di singkirkan. (Mohammad Roem, pelajaran dari sejarah, Surabaya: Documenta, 1970, hlm. 9.)

Dengan gaya santai dan lucu, Roem menulis:

Sebelum kami dibawa ke Madiun selam dua bulan St.Syahrir

Prawoto, dan saya ditahan di sebuah rumah di Kemayoran Baru. Di situ “logika Revolusi” menganggu pikiran kami masing-masing.Tidak bagi kami sendiri dan keluarga kami umumnya. Bagi kami sendiri Lgika Revolusi sama dengan “sewenang-wenang”, dari yang “berkuasa”: yang meskipun tidak disangka-sangka, tidak jarang terjadi diriwayat manusia.

Tapi ada salah seorang dari keluarga St. Syahrir yang belumdapat mendudukan Logika Revolusi itu yaitu Buyung, anaknya yang paling muda berumur 5 tahun. Untuk Prawoto

anaknya yang paling muda berumur 7 tahun. Bagi saya sendiri, Bu Karto, ibu mertua, umur 79 tahun. Begitulah dalam dua bulan pertama itu, Kami ber tiga menderita bingung memikirkan seorang keluarga Buyung, Bas dan Ibu Karto, yang kalau mencari Logika Revolusi tidak akan mampu menemukan jawabannya.(bid. Ejaan disesuaikan dengan EYD).

 

Tidaklah sewenang-wenang penguasa terhadap

lawan-lawan politik, menurut Roem, adalah bagian yang menyatu dengan logika Revolusi Soekarno. “Soekarno tidak orisinil”, tulis Roem seterusnya.[10]

 

Tidak mampu menarik pelajaran dari sejarah merupakan sisi lemah dari kesadaran moral manusia, tidak terkecuali—bahkan mungkin terutama—penguasa yang haus kekuasaan. Kekuasaan tampa wawasan moral yang tajam akan bermuara pada kesewenang-wenangan. Tindakan sewenang- wenang itulah yang diderita sebagaian besar lawan politik Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.[11]

 

Bukankah Pak Natsir sebagai perdana mentri juga restu Soekarno, John Coast, warga Inggris seorang yang bemoral tinggi. (John Coast, “Ada saat genting dan saat piknik di zaman Revolusi”, Tempo,no. 45, th. XVII (9 Januari 1988), hlm. 107, berdasarkan tuturan A. Dahanan dan Mohammad Cholid).[12]

 

Setelah Pak Natsir mengantikan Soekitman sebagai Ketua umum Masyumi pada tahun 1949, Pengaruhnya dalam partai memang terasa sangat besar. Hal ini tidak meherankan karena ia berkulifikasi sebagai intelektual dan kia sekaligus.

Bahwa Pak Natsir adalah seorang tokoh modernis yang tidak selalu dapat diterima budaya pesantren tradisional, juga merupakan fenomena lain yang harus di pertimbangkan bila orang berbicara tentang pemisahan NU dari Masyumi pada tahun 1952. Setelah pucuk pimpinan Masyumi tergengam di tangan Pak Natsir dan kelompoknya, tampaknya di mata Soekarno rumusanya menjadi: Natsir = Masyumi dan Masyumi = Pak Natsir.

Maka bila Pak Natsir turut dalam pemberontakan daerah, berarti Masyumi terlibat pula. Suatu rumusan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari sudut pandangan yuridis frmal, tapi itulah yang menjadi kenyataan sejarah. Dan terhadap kenyataan ini. Seorang sejarawan tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali mengakuinya sebagai suatu kenyataan.

Masyumi di mata Soekarno adalah rival politik yang sangat menggangu. Sampai akhir 1950-an, Pak Natsir tetap tak terkalahkan oleh kelompok Soekiman untuk menduduki jabatan ketua umum partai itu. Pak Natsir dan kelompoknya memang sangat kritis terhadap move-move politik Soekarno sebelum dan selama priode Demokrasi Terpimpin.[13]

 

Pak Natsir pernah menilai sistem itu dengan mengatakan:

….bahwa segala-galanya akan ada didalam Demokrasi Terpimpin itu kecuali Demokrasi. Segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa. Segala-galanya mungkin ada kecuali kehormatan dan martabat pribadi manusia. Dalam istilah biasa semacam itu kita namakan satu diktatur swenang-wenang. (Dikutip dari Yusuf Abdullah Puar,”Trias Politika RI Sering digugat”, Panji Masyarakat, no.250, th. XX

(juli 1978), hlm. 23. Garis miring dengan aslinya).

 

Sebagai orang yang merasakan benar betapa “panasnya” sistem Demokrasi Terpimpin, Pak Natsir tentu mempunyai hak sepenuhnya untuk menilai sistem itu. Apabila sejak peristiwa

“patah arang” antara Soekarno dan Pak Natsir pada awal tahun 1951, lontaran kritik semacam itu adalah wajar belaka, sekalipun berakibat buruk bagi Masyumi.

Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1960, maka pada tanggal 13 September 1960, Pimpinan partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan Presiden. Hilangnya Masyumi dan PSI dari pelataran sejarah modren Indonesia, dapat diartikan sebagai robohnya pilar-pilar demokrasi dan merapuhnya Indonesia sebagai negara hukum yang dengan gigih di perjuangkan.[14]

 

Oleh mendiang kedua partai tersebut. Mehilangnya Masyumi dari peredaran sejarah, bagi umat berarti sempurnanya proses kritastalisasi di kalangan partai-partai Islam dalam menghadapi dominasi politik Soekarno. Sampai berakhirnya sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun1965, sebagai umat di bawah pengaruh yang sangat kuat dari sayap pesantren telah menjalankan politik akomodasi dengan sistem yang baru itu, yang juga di dasarkan atas justifikasi-justifikasi agama.

Sebagaimana yang tidak jarang terjadi sepanjang sejarah Islam di permungkaan bumi. Karena manusia mudah sekali melupakan masa lampau, maka fenomena serupa tidak tertutup kemungkinan akan terulang kembali. Mungkin karena bercermin pada kenyataan ini, orang sering mengatakan bahwa sejarah itu berulang,sekalipun tidak ada corak yang benar-benar sama.

Sikap Masyumi melawan Soekarno dapat ditafsirkan seperti seorang yang membunturkan kepalanya ke tembok tebal. Tapi, itulah yang dipilihnya demi Demokrasi dan negara hukum.[15]

 

 

 

 

Kepada Fi‑atin Qalilatin

Cukup Allah Tempat Berlindung

 

Telah bertingkah guruh dan petir

Seakan kilat akan menyambarmu

Telah menghitam awan di hulu

Seakan gelamat hendak melandamu

 

Telah berdendang lagu dan siul

Seakan rayuan membawamu hanyut

Tegakkan kepalamu dini hari…!

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar waLillahil hamd

Hanya Allah Yang Maha Besar

Kepada‑Nya pulang puji dan syukur

Kembalilah kamu ke dalam hidayat dan taufiq‑Nya

 

Pancangkan Petunjuk Ilahi dalam kalbumu

 

Cukuplan Allah bagimu tempat berlindung

Dialah yang akan menegakkan pendirianmu

dengan perolongan langsung daripada‑Nya

dan kekuatan Mukminin sama seiman

 

Innahu la yakhliful mie’aad

 

Mohammad Natsir, 30 Maret 1961

(Judul asli: Minal Aidin wal Faizien)


[1] ibid hal 45-46

[2] ibid hal 47

[3] ibid hal  49

[4] ibid hal 50

[5] ibid hal 51

[6] ibid hal 52

[7] ibid hal 54

[8] ibid hal 54-55

[9] ibid hal 55

[10] ibid hal 56

[11] ibid hal 57

[12] ibid hal 72

[13] ibid hal 73

[14] ibid hal 75

[15] ibid hal 76-77

About Buya Masoed Abidin

H Mas'oed Abidin, lahir di Kotogadang, Bukittinggi, tanggal 11 Agustus 1935, Pendidikan di Surau Rahmatun Niswan Kotogadang, Thawalib Lambah Lihat semua pos milik Buya Masoed Abidin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: