PAHAM MOHAMAD NATSIR TENTANG IDEOLOGI NEGARA

Mohamad Natsir menjelaskan pemahamannya tentang kaedah agama Islam, dalam hubungannya dengan fatsoen politik dan pemerintahan di Indonesia, antara lain bahwa ;  “ISLAM bukan semata-mata religi, yaitu agama dalam pengertian rohani saja.

Islam mengatur hubungan antar manusia dan Allah, dan antara sesama manusia.  Islam merupakan pedoman dan filsafat hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik.   Menegakkan Islam tidak dapat  dengan membiarkan pembinaan masyarakat dan negara dengan paham yang lain.  Oleh sebab itu,dalam masa revolusi umat Islam di Indonesia bukan saja dijiwai oleh aspirasi nasional melainkan juga dengan aspirasi Islam”.

Berdasarkan pemahaman ayat Qu’ran, yang merupakan keharusan bagi setiap Muslim untuk mengamalkannya, maka Mohamad Natsir berkesimpulan; Seorang muslim menjadi hamba Allah yang harus mengejar kebahagiaan di dunia dan kebahagian di ahkirat.  Karenanya, ada perintah Allah yang harus di laksanakan tanpa ragu.   Dalam hubungan ibadah dan dien,” Segala sesuatu yang tidak di perintahkan tidak boleh di lakukan”.  Jenis perintah yang lain,  yang muamalah sifatnya, pada umum nya menyangkut hubungan antara sesama manusia , atau umumnya soal-soal dunia, disimpulkan mencakup dua segi :

1. Berhubungan dengan perintah Allah yang Ma’qul ( dapat  dipahami ), tapi didalam penerapan pelaksanaannya amat bergantung pada perkembangan pemikiran dan penilaian manusia.

2. Tidak secara jelas ada ketentuanya dari Allah, yang dalam hal ini segala yang di izinkan kecuali yang di larang. Dalam hubungan ini si muslim hanya perlu memperhatikan batas-batas atau Hudud yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Mengenai negara, Mohamad Natsir menjelaskan, diantaranya,   “ Ia mengakui bahwa nabi tidak memerintahkan membuat negara. Dan, memang katanya, “Nabi sudah mengajarkan pedoman tertentu untuk menjalankan pemerintahan agar negara menjadi kuat, sejahtera, sehingga rakyatnya mudah memperoleh tujuan hidupnya”.  Sehubungan dengan ini, Mohamad Natsir mengemungkakan juga referensinya tentang kepala negara. Ia katakan bahwa, “Kawan mu hanya Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat, membayar zakat dan sujud”.

Mengenai pemberinamaan dan gelar kepala negara tidak jadi  soal utama, yang penting sifat dan perbuatannya, hak serta kewajibannya.  Maka kepala negara harus bermusyawarah dengan rakyat tentang hal-hal mengenai masalah bersama. Cara musyawarah bergantung pula pada rakyat bersangkutan, apakah menurut cara yang dilakukan masa  Abu Bakar Kahlifah petama, atau masa kini dalam bentuk parlementer.

”YANG DITUJU OLEH ISLAM IALAH AGAR AGAMA HIDUP DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SERTA DI NYATAKAN DALAM KETATANEGARAAN, PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Rujukan ini sesuai dengan Firman Allah SWT, : DAN HENDAKLAH URUSAN MEREKA  DENGAN MUSYAWARAH.  Selanjutnya, baik disimak jalan pikiran Mohammad Natsir tentang hal-hal yang perlu di musyawaratkan dan tidak, terutama dalam penentuan kebijakan hukum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau bertalian dengan kemashalahatan kehidupan orang yang bermasyarakat itu.  Kata beliau, “Dalam perlemen suatu negara Islam yang merdeka tidaklah perlu di permusyawaratkan terlebih dahulu, apakah yang harus menjadi dasar pemerintahan, dan tidaklah mestinya ditunggu keridhoan parlemen terlebih dahulu, apakah perlu ditunggu pembasmian arak atau tidak, apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyrikan atau tidak”.

Maka dalam hubungan ini, terlihat terang kerangka pikiran Mohamad Natsir, yaitu kembali kepada persoalan hudud.   Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang tetap, umpamanya tentang pemberantasan kemiskinan, tentang nikah dan faraid (pembahagian harta warisan). Ketentuan-ketentuan ini tidak boleh berubah, karena persoalan manusia dalam hubungan ini terus berkelanjutan. Seorang muslim juga tidak dilarang mengunakan sistim yang dipergunakan oleh bukan muslim (barat ? pen.), selama sistim itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  Suatu sistim yang baik bukan monopoli suatu bangsa atau negara.

Mohamad Natsir menekankan sekali perlunya ijtihad ini serta kebebasan dalam bermusyawarah :  Agama baru mencampuri soal-soal bila permusyawaratan menjurus kepada moral keadilan dan kemanusiaan.  Pada hakikatnya, tidaklah ada suatupun dalam ajaran agama (samawy) dan Agama Islam yang menentang hukum susila dan ini merupakan inti dari suatu ajaran agama manapun.  Menurut sejarah agama Islam, selalu penganut agama minoritas mendapat perlakuan yang memuaskan dalam negara-negara ber pemerintahan Islam.

Sungguhpun dalam tatanan masyarakat negara-negara di dunia, “kemerdekaan beragama“ itu masih bersifat relatif, terutama di dalam tatanan kehidupan dunia barat.   Padahal kemerdekaan beragama sudah ada di negara-negara berpemerintahan Islam atau mengamalkan secara konsekwen ajaran Islam, sejak masa Muhammad Saw  Negara itu sendiri bukan tujuan melainkan sebagai alat. Oleh sebab itu perjuangan tidak berhenti dengan terciptanya suatu negara, walaupun sudah mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Yang teramat penting isinya ; yaitu kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.  Dan kalaupun itu sudah tercapai, masih terus ada kewajiban untuk memeliharanya berupa terujudnya ” baldatun thayyibatun warabbun ghafur”, yakni negara yang aman, sejahtera, bersih dari setiap perlakuan yang tidak beradab, dan mendapatkan keampunan atau keredhaan Allah SWT.

About Buya Masoed Abidin

H Mas'oed Abidin, lahir di Kotogadang, Bukittinggi, tanggal 11 Agustus 1935, Pendidikan di Surau Rahmatun Niswan Kotogadang, Thawalib Lambah Lihat semua pos milik Buya Masoed Abidin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: