Demokrasi Terpimpin, Pandangan Natsir Tentang Demokrasi Dan Pengalaman Masyumi.

Masa tahun 1957-1965, demokrasi Indonesia hampir saja berganti menjadi diktator. Masa ini mencatat bangkit dan berkembangnya suatu pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa segan tiap oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Demokrasi Terpimpin, nama yang diberikan Presiden Soekarno sendiri. PKI juga berhasil dalam meningkatkan peranannya dalam pemerintahan dan masyarakat.[1]

 

Setelah sistim ini tegak secara penuh, dan Soekarno menjadi Presiden eksekutif mulai tahun 1962 ia menjadi Presiden Seumur Hidup. Ia disebut “Pemimpin Besar Revolusi”.  Ketidak setujuan atau perbedaan dengan pemerintah ketika itu disebut “kontra-revolusioner”. Masyumi telah dilarangnya sejak tahun 1960.[2]

 

Menaggapi penguburan partai yang sebelumnya telah disarankan Soekarno, yaitu bulan Oktober 1956, Mohammad Natsir berkata bahwa selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada. Sealama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau partai-partai dikubur, demokrasipun otomatis akan terkubur, dan diatas kuburan ini hanya diktatur yang akan memerintah.(lihat Abadi, 30 Oktober 1956, Merdeka, 31 Oktober 1956) [3]

 

 

Menurut Pak Natsir (yang waktu itu Ketua Umum Masyumi), “demokrasi bukan semata-mata cara yang dapat diubah setiap waktu menurut keadaan”. Pak Natsir melihat, demokrasi sebagai way of life, jalan atau pandangan hidup. Ia mengakui bahwa, “implementasi demokrasi sebagai suatu sistim memang sukar, oleh sebab itu menurut pengalaman  dan harus pula melalui berbagai cobaan yang kadang-kadang pahit”. Pak Natsir pun mengatakan bahwa, “demokrasi tidak dapat terhidang di atas talam emas, sebaliknya, seringkali meminta korban. Karena itu, salah satu syarat demokrasi ialah bahwa pendukungnya harus memakai partai sebagai alat menurut peraturan yang wajar dan bahwa para pendukung demokrasi ini harus dengan jujur menegakkan nilai-nuilai yang berharga dalam hidup. Jangan alat itu (yakni partai-partai) yang di jadikan tujuan dengan menginjak nilai-nilai hidup”. Karena itu, Pak Natsir menghimbau semua pihak, termasuk politisi dan tentara, untuk menghindarkan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi.[4]

 

 

Demokrasi merupakan satu-satunya sistim yang mungkin menyelamatkan Republik Indonesia, dan diktatur bukan merupakan alternatif. Pak Natsir bertanya, apakah para penegak demokrasi akan dapat mengembalikan kepercayaan yang ketika itu (masa demokrasi terpimpin) sedang guncang.

Pak Syafruddin Prawiranewgara berkata; “inilah bahaya yang sebesar-besarnya yang mengancam negara kita; yakni bahwa demokrasi tenggelam dalam koalisi, dan koalisi kemudia dimakan oleh anarki, dan anarki diatasi oleh golongan-golongan yang bersenjata atau golongan yang menguasai golongan-golongan yang bersenjata itu” (Syafruddin Prawira negara, Indonesia Di persimpangan Jalan, Jakarta/Bandung, Al Ma’arif,1951, hal.9).[5]

 

Menurut Pak Natsir, “demokrasi yang harus ditegakkan ialah yang tidak mengambang, yang tidak menghasilkan kekacauan dan anarki, tetapi yang yang terpimpin damn terbimgbing oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi” ( Abadi 9 dan 10 Nopember 1956).[6]

 

Selama masa demokrasi terpimpin, terlihat dua gejala, “rejimentasi” dan “indoktrinasi”. Kebebasan berpendapat, tertulis dan lisan, kebebasan berapat dan berkumpul di kurangi, dan penjagaan terhadap ini di ketatkan. Kebebasan akademis dianggap Barat, liberal, yang tidak sesuai dengan pribadi Indonesia. Beberapa harian dan majalah, yang dianggap sepaham dengan Masyumi dan PSI (waktu itu) ataupun yang ingin bebas, dilarang terbit. Beberapa orang dosen di Jawa dan Sumatera dilarang mengajar. (Mereka yang terkena larangan mengajar ialah Dr.Bagowi di Yogyakarta, Dr.Mochtar Kusumaatmaja di Bandung, Dr.Deliar Noer di Medan).[7]

 

Selama masa demokrasi terpimpin, masaalah apakah Muhammadiyah akan mengubah statusnya masih terus kedengaran, teruitama setelah Masyumi bubar tahun 1960. Muhammadiyah akan merubah status menjadi partai politik bisa dilihat sebagai perkembangan yang wajar saja. Melalui berbagai kongres organisasi ini tetap mempertegas kedudukannya sebagai organisasi sosial (Antara lain keputusan Kongres Muhammadiyah di Palembang tahun 1956 (Duta Masyarakat 1 Agustus 1956). September 1958, Majlis Tanwir Muhammadiyah berpegang terus kepada keputusan Kongres Palembang, bahkan Hamka yang duduk dalam pimpinan pusat Muhammadiyah merupakan pendudkung fanatik Masyumi, dan bahkan memperlihatkan simpatinya terhadap perjuangan PRRI (Duta Masyarakat 19 September 1959).[8]

 

Pak Natsir serta rekan-rekan (partai Masyumi) yang ikut dengan PRRI tidak setuju dengan saran untuk melepaskan diri dari bagian lain Indonesia. Mereka menganjurkan agar tetap berjuang dalam keutuhan Republik Indonesia (George Mc.T.Kahin, “Mohammad Natsir” dalam Yusuf Abdullah Puar, Muhammad Natsir 70 tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan (Jakarta, Pustaka Antara, 1978, hal.322-329).[9]

 

Pada pukul 5.20 pagi tanggal 17 Agustus 1960 pimpinan pusat Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden yang mengemukakan bahwa Masyumi harus di bubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, pimpinan partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak partai Masyumi akan di umumkan sebagai ” partai telarang”. (Surat direktur kabinet Presiden, M,Tamzil, bertanggal 17 Agustus 1960 no: 2730/TU/60. Keputusan Presiden juga bertanggal 17 Agustus 1960 no: 200/60. Lihat juga duta masyarakat 19 Agustus 1960;

Bajasut, Alam fikiran hlm.159-160)[10]

Kurang dari sebulan kemudian, yaitu tanggal 13 September 1960, pimpinan pusat Masyumi menyatakan partainya bubar. Ini tidak berarti bahwa Masyumi menyetujui instruksi Presiden, pada tanggal 9 September ketua umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito, meminta kepada rekannya Mohammad Roem sebagai pengacara mewakili partai dalam pengadilan, mengadukan Presiden kerena telah melangar UUD 1945, dan oleh karenaituPenpres tidak sah; tiap tindakan pemerintah yangdidasarkan atas Penpres merupakan suatu tindakan melanggar hukum yangjuga bisa di golongkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan.(Abadi 10 Septembar 1960. Ini kedua kali sesudah presiden Soekarno diadukan kepengadilan. Pengaduan pertama pada tahun 1960 juga ketika Sutomo, bekas mentri dan ketua PRI, mengadu ke Mahkamah Agung karena Presiden membubarkan parlemen. Pengaduan ini tidak pernah diproses dengan semistinya. Lihat cat. 45).

 

Tetepi pengadilan khusus Jakarta, tanggal 11 Oktober bahwa ia tidak berwenang mendengar pengaduan kerena bersangkutan dengan kebijaksanaan politik pemerintah dalam soal konstitusi. (Keputusan pengadilan itu berdasar Staatsblad 1347-23 dan staatsblad 184-57, keduanya dari zaman kolonial. Lihat bajasut, Alam Fikiran, hlm. 164-177).[11]

 

Mengenai Masyumi, Hatta mencelahnya lebih lagi karena bunuh diri dilarang dalam agama. (Juga surat Hatta kepada penulis tanggal 16 Oktober 1975).

Mereka ahkirnya mengambil keputusan bahwa partai yang dilarang akan lebih banyak kesulitan dan bahaya bagi angota-angotanya dibanding dinyatakan bubar oleh pimpinanya.[12]

 

Prawoto Mangkusasmito dan Mohammad Roem melanjutkan peranya sebagai pimpinan politik informal bagi para simpatisan Masyumi, termasuk bekas anggota istimewa. Sekurang-kurangnya mereka sebagai tempat tempuan bila diperlukan apalagi pada saat-saat orang kebingungan melihat perkembangan keadaan; sekurang-kurangnya sebagai tempat melepas perasaan yang sesak tertekan, dan kalau bisa tempat meminta nasehat dan saran. Setelah mereka ditahan mulai Januari 1962, tempat tumpuan itu berpindah kepada Fakih Usman sampai para pemimpin lain bebas tahun 1967. (Setelah Mohammad Natsir dibebaskan dari

tahanan tahun 1967 ia kembali menjadi tumpuan bagi para pengikut Masyumi).[13]

 

Hal yang sangat memberi pengaruh bagi

perkembangan dan peranan kalangan Islam dalam politik selama priode Demokrasi Terpimpin adalah bnyaknya di antara pimpinan mereka yang titahan atau di penjarakan.

Mohammad Natsir,Syafruddin PrawiranegaraBoerhanoedin Harahap, berada dalam tahanan dari tahun 1961 hinga 1967.

Pada tahun 1962 Mangkususanto, Mohammad Roem, M. Yunan Nasution, E.Z. Mutaqien, dan K.H.M. Isa Anshary

(di Madiun); ada yang sendiri-sendiri, seperti Hamka

(di Sukabumi), Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono dan Kasman Singodirmedjo, Kiai A. Mukti serta S. Soemarsono juga Djanamar Adjam(pegawai tinggi Deplu), dan H.M. Sjaaf

(ek pimpinan redaksi Abadi),ditahanan  meliter.

Dalam kalangan NU, Imron Rosjadi ditahan bersama-sama dengan Prawoto, Roem, Yunan, Muttaqien dan Isa Anshary di Madiun. Mentri Sutan Sjahril, Anak Agung Gede Agung dan Sultan Hamid, pemenjaraan atau penahanan seperti ini memberi dampak yang positif dan negatif. Di satu pihak penahanan itu mennumbuhkan banyak kesadaran pada kalangan masyarakat bahwa pemerintah Soekarno dalam zaman Demokkrasi Terpimpin merupakan pemerintah yang zalim, dan oleh sebab itu perlu di tumbuhkan yang pertama dapat menghimpunkan mereka yang sepaham yang mendambakan kehidupan yang bebas, dan oleh sebabitu mempersiapkan diri untuk masa berikutnya yang pasti akan tiba.

Para anggota Masyumi mencaba menjaga diri mereka itu dengan mengadakan saling hubungan sesamanya yang berpusat di Jakarta pada diri K.H. Fakih Usman.[14]

 

Pengalaman Hamka, Ghazali, Sjahlan, Jusuf Wibisono,

Kasman Singodimejo, Yunan Nasution, serta Soemarsono akan menambah pembendaharaan kita tentang masa Demokrasi Terpimpin itu.

Hamka ditangkap oleh alat-alat negara di rimahnya di Jakarta tanggal 24 Januari 1964. Letnan Kolonel Nasuhi

yang juga ditahan di sekolah kepolisian lebih menyedihkan lagi adalah pengalaman Ghazali Sjahlan. Kasman Singodimedjo karena ia turut membela kawan-kawannya tang ikut bergabung dalam PRRI tahun 1958, Tanggal 9 November Kasman ditahan lagi.

Jusuf Wibisono juga dituduh turut serta dalam rapat gelap di Tangerang. Ia diambil di rumahnya di Pengangsaan Timur, Jakarta, 26 Desember 1963 dan langsung ditahan di kantor kepolisian.

M. Yunan Nasution Sekretaris umum Masyumi ditahan mulai tanggal 16 Januari 1962 dan dibebaskan tanggal

17 Mai 1966.

Soemarso Soemarsono, bekas tokoh GPII pada tahun 1963 ia ditahan dipenjara Kalisosok, Surabaya.

Malah Mohammd Natsir, bekas pedana mentri dan telah mendapat amnesti sehubungannya keterlibatanya dalam PRRI, ketika ditahan di RTM Jakarta pernah ditempatkan di bagian kriminal.(ibid hal 118-121). Pak Natsir memmang tidak sebebas yang disangka ketika ia turun dari perdalaman Sumadtra memenuhi pangilan pemerintah; malah anaknya yang sulung dinikahkannya di penjara, kerena ia tidak dibolehkan menghadiri perkawinan anaknya dirumah. Ia di bebaskan tanggal 14 Juli1966.

Cerita-cerita tantang penjara di masa Demokrasi Terpimpin berakibat positif dan negatif. Ia menakutkan sebagian masyarakat, tetapi ia juga menguatkan hati sebagian lain.

Yang akhir ini melihat masa yang dihadapi sebagian lanjutan pengorbanan dan perjuangan yang lama dan yang akan diteruskan lama pula pada masa berikutnya. Sebab, hidup memmang perjuangan.[15]

Bagi partai Masyumi yang bubar pada tahun 1960, kaderisasi yang lemah sebelumnya diperlemah dengan pembaharuan partai ini. Praktis tidak dapat dipupuk kemampuan kalangan mudanya secara sengaja; mekanisme untuk itu pun tidak terwujud.

Angkatan muda Islam yang lain, yang bekumterikat pada salah satu partai pada tahun 1950-an sampai tahun 1965, umumnya tidak memperoleh kesempatan tampil. Partai yang ada, apalagi setelah masa Demokrasi Terpimpin tegak, tidak menimbulkan kegairahan untuk bergabung dengannya

Oleh sebab itu, mereka pada umumnya menanti, kalau-kalau perubahan itu tiba— yang memmang diperkirakan pasti tiba.[16]

Perkembangan keadaan memang turut juga mengikat solidaritas sesama mereka walau tidak secara lahir.

Suasana Demokrasi Terpimpin memang tidak mendorong konsolidasi, melainkan menuntut usaha untuk bertahan hidup atau saling menghancurkan. Tetapi umat Islam pada akhir masa yang kita bicarakan ini masih kuat. Tercermin dalam usaha-usaha penumpasan Gestapu/PKI selama akhir tahun965,tahun 1966, pemikiran-pemikiran banyak dilontarkan yang sejalan dengan tuntutan keadaan, tokoh-tokoh Masyumi Kegairahan menghadapi masa berikutnya juga meningkat, rasa optimisme muncul kembali.

Orang bagai merasa bahwa pengorbanan sebelumnya tidak percuma diberikan.[17]


[1]Deliar Noer, “Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965”, Penerbit PT.Pustaka Utama Grafitti, Jakarta Cetakan Pertama, 1987, hal.349.

[2] ibid.hal.350.

[3] ibid.hal.354.

[4] ibid.hal.354.

[5] ibid.hal.355.

[6] ibid. hal. 356.

[7] Ibid. hal.368.

[8] ibid. hal 372.

[9] Ibid. hal. 375.

[10] Ibid. hal 386

[11] ibid hal 387

[12] ibid hal 388

[13] ibid hal 411

[14] ibid hal 414-416

[15] ibid hal 417-424

[16] ibid hal 455

[17] ibid hal 457

About Buya Masoed Abidin

H Mas'oed Abidin, lahir di Kotogadang, Bukittinggi, tanggal 11 Agustus 1935, Pendidikan di Surau Rahmatun Niswan Kotogadang, Thawalib Lambah Lihat semua pos milik Buya Masoed Abidin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: