Memelihara Ibadah, Memupuk Intelektual dan Menguatkan basis ekonomi di Nagari

Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

Menanamkan Aqidah,
Memelihara Ibadah
Memupuk Intelektualitas

Oleh. H. Mas’oed Abidin

Bapak Mohamad Natsir selalu mengingatkan akan bahaya sekularisma seperti tercermin pada Marxisme.
Paham sekularisma tidak sejalan dengan pikiran bangsa kita yang beragama.

Dewan Dakwah menyadari sungguh bahwa persoalan mendasar yang tengah dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia adalah masalah pendidikan.

Salah satu modal yang dimiliki umat Islam Indonesia di bidang pendidikan adalah kesadaran dan keyakinan umat akan dienul Islam sebagai materi program pendidikan dan sebagai sumber nilai.

Seiring dengan itu pertumbuhan perguruan tinggi dan kampus-kampus mengiringi perkembangan pembangunan bangsa, dengan sendirinya meminta peran aktif Dewan Dakwah untuk ikut memerankan fungsi dakwah kedalam lingkungan perguruan tinggi dimaksud.

Di samping umat Islam Indonesia telah lama memanfaatkan lembaga lembaga Islam internasional di bidang keilmuan dan teknologi, telah terdapat pula sejumlah cendekiawan muslim Indonesia yang sudah lama berkomunikasi dengan cendekiawan muslim dunia.

Sungguhpun potensi umat Islam Indonesia di bidang kegiatan pendidikan yang cukup luas, namun dirasakan adanya berbagai permasalahan, yang secara langsung maupun tidak menghambat tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri.

Permasalahan tersebut meliputi,
(a) masalah pendekatan,
(b) masalah kelembagaan,
(c) perangkat keras,
(d) perangkat halus, dan
(e) masalah pola pengembangan.

Di antara permasalah pendidikan, antara lain meliputi:
Proses pendidikan agama cenderung dipelajari secara juridis teoritik, sehingga agama lebih bertumbuh sebagai “ilmu” daripada sebagai tuntunan atau pandangan hidup yang membuahkan pemikiran dan perilaku serta akhlak yang Islami.
Ilmu agama kurang berkembang.

Sejalan dengan itu para ahli di bidang agama semakin menyusut, baik mengenai jumlah maupun mutunya.
Pandangan sebagian besar umat Islam terhadap agamanya masih bersifat dikotomik atau sekularistik.
Agama akan dianggap sebatas mengatur masalah keakhiratan saja. Sedangkan masalah dunia tidak diatur oleh agama.
Tetapi, lebih banyak diatur oleh pandangan-pandangan yang lain dari agama.

Lembaga pendidikan, madrasah dan pesantren lebih banyak bersifat tradisional dan merupakan milik pribadi.
Kerjasama antar pesantren tidak efektif.
Kontaminasi pihak luar makin nyata.
Lembaga pendidikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam, seringkali dihadapkan kepada masalah kemandirian karena kepemimpinannya ditetapkan oleh pihak pemberi subsidi.
Yayasan-yayasan pendukung jarang menginduk pada lembaga besar atau organisasi pusatnya.
Masjid, usroh dan lembaga pengajian lain tidak mempunyai program yang utuh dan terencana sebagai lembaga pendidikan umat dan cender¬ung bersifat sporadik dan simplistik.

Karena sifat “non institutionalnya”, maka proses pendidikan di lembaga lembaga tersebut lebih bersifat individual daripada umatik behavioral.

Tujuan pendidikan kebanyakan terlalu umum, sehingga tidak dapat diukur. Kurikulum lebih bersifat diferensial, non-inte¬gratif, elitis, berorientasi dan “paket non komposit”.
Sistem evaluasi tidak jelas, bersifat “seleksi alamiah” atau sebaliknya bersifat paradigmatik (menuju pada ketentuan), dan bersifat mekanistik.
Kurikulum pesantren-pesantren banyak yang bersifat statis.
Sementara sekolah Islam dan madrasah andalan, kurikulumnya mulai bergesar ke arah ilmu ilmu “sekuler”.

Di samping itu, alat alat bantu pelajaran yang amat minim, kepustakaan yang amat terbatas, sarana pembangunan, dan pembiayaan, sangat sulit mengatasinya.
The last but not least, yang menyangkut pola pembangunan pendidikan antara lain, tidak hanya pada “pola ilmiah pokok” dan juga pada tolok ukur yang baku.

***

Membimbing Ekonomi Umat

 

Aspek hidup ekonomi suatu masyarakat tidak terlepas dari aspek hidup yang lainnya.
Usaha memperbaiki kehidupan ekonomi, haruslah dimulai dari bawah.
]
Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya sama.
Yakni, mewujudkan perkembangan ekonomi, keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya, produksi, distribusi, dan konsumsi.

Terciptanya stabilitas ekonomi, baik dalam bentuk kesempa¬tan kerja, stabilitas harga, dan keamanan ekonomi.
Termasuk jaminan hidup warga masyarakat dihari tua.
Tujuan ekonomi ini dalam prakteknya, sukar dicapai secara bersamaan.

Mengembangkan ekonomi bangsa secara berimbang untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang cepat dengan tingkat keadilan ekonomi pada semua lapisan masyarakat, terasa sangat sulit menciptakannya.

Kemerosotan ekonomi dalam suatu kehidupan masyarakat, biasanya yang paling dahulu merasakan akibat paling parah, adalah masyarakat lapisan bawah, dhu’afak yang miskin dan lemah.

Di negara kapitalis, modal menduduki posisi yang dominan.
Kelompok masyarakat yang tidak bermodal tidak mampu melakukan kegiatan okonomi secara bebas.

Agama Islam mendasarkan pengembang an dan peningkatan potensi ekonomi diri dan masyarakat, pada prinsip persamaan kedudukan.
Prinsip keadilan menjadi tuntutan jaminan sosial yang jelas.

Prinsip perimbangan antara hak dan kewajiban, serta tuntutan hidup tolong menolong, memungkinkan dikurangi penderitaan kaum lemah dalam menghadapi goncangan ekonomi.

Mengembangkan sikap kebersa¬maan dalam menikmati keuntungan dan menaggung kerugian (profit sharing dan risk sharing) dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsumen.
Maka, keserasian antara unit unit ekonomi dalam masyarakat dapat dijamin.

Kalau sistem ekonomi kapitalistik lebih “berpihak” pada pemilik modal, pengusaha dan penguasa, maka sistem ekonomi sosialistik lebih “berpihak” pada buruh yang menjadi penguasa.

Sangat mungkin sekali “sistem ekonomi Islami” berpotensi alternatif, untuk menyeimbangkan pemihakan kepada kesejahteraan kaum lemah atau dhu’afak.
Ekonomi Islami tidak semata bertumpu pada pengusaha dan buruh, tetapi terutama juga pada konsumen.

Kondisi perekonomian Indonesia, setelah masa orde Nasakom, Orde Lama dan Orde Baru, kemudian di masa petro-dollar menikmati manisnya minyak bumi mendekati masa akhir, mulai terasa oleh umat Indonesia masa sulit yang cukup serius.

Sumber utama devisa negara makin menyusut jumlahnya.
Kegiatan perekonomian dalam negeri makin lesu.
Pengaruh resesi dunia dan akibat dari faktor internal memperparah keadaan. Kondisi ini diperburuk oleh kecenderungan pemihakan kepada keluarga, kawan dan konco, berjangkitnya kolusi dan manipulasi, yang pada akhirnya menyemarakkan korupsi.

Sudah hampir empat dasawarsa undang-undang anti korupsi yang di dambakan oleh bangsa Indonesia masih menjadi angan-angan.
Belum terwujudkan kesepakatan untuk memberantasnya pada beberapa kali pergantian lembaga legislatif.
Maka, sebagian pengamat ekonomi mulai pesimis dalam memandang perkembangan ekonomi Indonesia masa datang.

Perkembangan ekonomi sangat terakit kepada variabel variabel ekonomis maupun non ekonomis.
Setidak tidaknya ada lima permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian Indonesia yaitu:
~ masalah modal,
~ masalah tenaga kerja,
~ kejujuran pelaku kegiatan ekonomi.
Dua permasalahan yang terakhir termasuk problema non ekonomis, yakni ;
~ Keterbatasan sumber modal dari dalam dan luar negeri.
~ Daya serap investasi terbatas.

Sempitnya pasaran hasil produksi.
Lesunya ekspor dan pasaran dalam negeri.
Efisiensi pemanfaatan modal rendah.
Arah investasi kerap kali tidak disertai perencanaan matang.

Akibatnya, capital out put ratio tinggi dan matarantai pengaruh ke muka dan ke belakang kecil. Backward and foreward linkage terbatas.

Fenomena ketenagakerjaan menampilkan pengangguran makin membengkak. Jumlah tenaga kerja kasar dan tidak terlatih non profesional amat banyak.

Tenaga ahli terlatih amat terbatas.
Kerawanan tenaga kerja diperberat oleh, meningkatnya perkembangan sektor sektor ekonomi dengan tek¬nologi tinggi, yang sebenarnya cukup dicapai hanya dengan teknologi yang lebih rendah.

Angkatan kerja yang statis, dan etos kerja rendah.
Dan, langkanya motivasi wiraswasta.

Sekalipun peranan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama bila diikuti perkembangannya sejak 1967, cukup dominan, tetapi kebebasan bersaing sektor swasta makin tajam.

Sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak makin melemah, terutama sektor informal.

Kerajinan rumah tangga di desa, industri kecil di kota, transportasi non mesin, mulai bangkrut.

Fenomena yang ironik, kelompok besar makin kuat dan rakyat kecil makin lumpuh atau mati.

Keterbatasan lapangan kerja di pedesaan mengakibatkan meningkatnya secara besar besaran urbanisasi, menambah pengangguran di kota, dan potensi di desa menjadi lemah.
Akhirnya, lahirlah dampak sosial yang negatif.

Upaya pemerintah Orde Baru meningkatkan keadilan ekonomi hanya sekedar semboyan.
Pemerataan lahir dalam bentuk kesenjangan.
Issue “keadilan sosial” dan “emansipasi sosial” yang dianggap usaha strategik alternatif, belum mendapat pasaran dalam praktek.

Sejak tahun 1982, peranan swasta bermodal besar makin dominan.
Situasi liberal kapitalistik dan dukungan fasilitas makin mendapat angin.
Kegiatan ekonomi pada kaum lemah atau dhu’afak, termasuk koperasi, semakin memburuk.
Fasilitas mulai dinikmati para kroni yang berhampiran dengan penguasa.
Sinyaleman ini makin kentara secara pasti membawa negara kearah kehancuran.

Ekonomi umat banyak dalam bahaya. dengan fenomena ekonomi berbalut korupsi dan kolusi.

Kritik yang ditujukan terhadap pelaksana negara selama tiga dasawarsa adalah longgarnya sistem kontrol dalam birokrasi.
Korupsi dan kolusi mencapai titik terparah sepanjang titik sejarah kontemporer Indonesia.
Kondisi semacam ini melumuri kehidupan berbangsa, pemerintahan menjadi keropos pada ahkirnya.

Umat Islam di Indonesia, memang merupakan bagian mayoritas rakyat Indonesia.
Tetapi, hampir semuanya menduduki strata sosial ekonomi menengah-bawah dan dhu’afak menduduki strata ekonomi alas terbawah.

Sektor ekonomi kuat dan menengah kuat justru umat Islam tidak berperan menentukan.

Fihak pengusaha non pribumi banyak menguasai mata rantai ekonomi yang tidak terputus sejak dari impor sampai ke distribusi di desa, atau mulai dari peng-hasil dipedesaan sampai ke penguasaan eksport.

Kehidupan rakyat banyak menjadi sangat lemah.
Karena itu, masalah keterampilan seperti pertanian dan peternakan terpadu sangat perlu menjadi perhatian utama untuk dikembangkan.

Mulai tahun 1967 Dewan Dakwah memulai dengan usaha pelatihan kecil seperti dilaksanakan di Tanah Mati Payakumbuh dan pemanfaatan lahan wakaf umat di Rambah Kinali mulai di garap.
Tujuan utamanya tidak hanya sekedar untuk mendatangkan hasil secara ekonomis namun lebih jauh dari itu.

Diharapkan sebagai wadah pembinaan dan pelatihan generasi muda.
Dengan citra dan cita cita untuk meningkatkan mutu Dakwah Islamiyah sesuai dengan konsepsi Islam.

CR. Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir dalam Dakwah Komprehensif bagian dari Gagasan dan Gerak Dakwah Ilaa Allah oleh H. Mas’oed Abidin

About Buya Masoed Abidin

H Mas'oed Abidin, lahir di Kotogadang, Bukittinggi, tanggal 11 Agustus 1935, Pendidikan di Surau Rahmatun Niswan Kotogadang, Thawalib Lambah Lihat semua pos milik Buya Masoed Abidin

One response to “Memelihara Ibadah, Memupuk Intelektual dan Menguatkan basis ekonomi di Nagari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: