Mengenang Sepak Terjang Mohammad Natsir

Politisi dan da’i sejati. Itulah sebutan yang nampaknya tidak berlebihan jika disematkan pada sosok laki-laki pejuang Islam: Mohammad Natsir. Ia lahir di kampung Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908. Ayahnya Idris Sutan Saripado adalah pegawai juru tulis kontrolir di kampungnya. Ibunya bernama Khadijah. Ia dibesarkan dalam suasana kesederhanaan dan dilingkungan yang taat beribadah.

Laki-laki Pintar dan Cerdas

Natsir mulai menuntut ilmu tahun 1916 di HIS (Holland Inlandische School) Adabiyah, Padang kemudian pindah di HIS Solok. Sore hari  belajar di Madrasah Diniyah dan malam hari mengaji ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab.

Tamat dari HIS tahun 1923, Natsir melanjutkan pendidikannya di MULO (SMP) (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Padang. Disanalah ia mulai aktif berorganisasi di Jong Islamieten Bond (JIB) atau Perkumpulan Pemuda Islam cabang Sumatra Barat bersama Sanoesi Pane. Aktivitas utama organisasi ini pada saat itu adalah menentang para misionaris kristen di wilayah Sumatra Utara.

Natsir adalah laki-laki cerdas. Sejak muda ia mahir berbahasa Inggris, Arab, Belanda, Prancis, dan Latin. Karena kecerdasannya, tamat dari MULO pada 1927, Natsir  mendapat beasiswa studi di AMS (Algemere Middlebare School) A-II setingkat SMA di Bandung dan lulus tahun 1930 dengan nilai tinggi. Ia sebenarnya berhak melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum di Batavia, sesuai dengan keinginan orang tuanya, agar ia menjadi Meester in de Rechten, atau kuliah ekonomi di Rotterdam. Terbuka juga peluang Natsir untuk menjadi pegawai negeri dengan gaji tinggi.

Tetapi, semua peluang itu tidak diambil oleh Natsir, yang ketika itu sudah mulai tertarik kepada masalah-masalah Islam dan gerakan Islam. Di kota inilah ia berkenalan dengan H. Agus Salim dari Syarekat Islam, Ahmad Soorkaty pendiri organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan A. Hasan, pendiri Persatuan Islam (Persis). Natsir mengambil sebuah pilihan yang berani, dengan memasuki studi Islam di ‘Persatuan Islam’ di bawah asuhan A. Hasan. Tahun 1931-1932, Natsir mengambil kursus guru diploma LO (Lager Onderwijs). Maka, tahun 1932-1942 Natsir dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Islam (Pendis) Bandung.

Aktivis Sejati

Sedari muda Natsir aktif berorganisasi. Berbagai aktivitas dakwah dan politik dijalaninya dengan penuh kesungguhan hingga akhir hayatnya. Berikut ini organisasi-organisasi dan berbagai jabatan yang sempat diembannya:

  1. Ketua Jong Islamieten Bond, Bandung.
  2. Mendirikan dan mengetuai Yayasan Pendidikan Islam di Bandung.
  3. Direktur Pendidikan Islam, Bandung.
  4. Menerbitkan majalah Pembela Islam, dalam melawan propaganda misionaris Kristen, antek-antek penjajah dan kaki tangan asing.
  5. Anggota Dewan Kabupaten Bandung.
  6. Kepala Biro Pendidikan Kota Madya (Bandung Shiyakusho).
  7. Memimpin Majelis Al Islam A’la Indunisiya (MIAI).
  8. Menjadi pimpinan Direktorat Pendidikan, di Jakarta.
  9. Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) Jakarta.
  10. Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
  11. Anggota MPRS.
  12. Pendiri dan pemimpin partai MASYUMI (Majlis Syuro Muslimin Indonesia)
  13. Dalam pemilu 1955, yang dianggap pemilu paling demokratis sepanjang sejarah bangsa, Masyumi meraih suara 21% (Masyumi memperoleh 58 kursi, sama besarnya dengan PNI. Sementara NU memperoleh 47 kursi dan PKI 39 kursi). Capaian suara Masyumi itu belum disamai, apalagi terlampaui, oleh partai Islam setelahnya, hingga saat ini.
  14. Menentang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda dan mengajukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dikenal dengan Mosi Integrasi Natsir. Akhirnya RIS dibubarkan dan seluruh wilayah Nusantara kecuali Irian Barat kembali ke dalam NKRI dengan Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri-nya. Penyelamat NKRI, demikian presiden Soekarno menjuluki Natsir.
  15. Menteri Penerangan Republik Indonesia.
  16. Perdana Menteri pertama Republik Indonesia.
  17. Anggota Parlemen. Penentang utama sekulerisasi negara, pidatonya “Pilih Salah Satu dari Dua Jalan; Islam atau Atheis” di hadapan parlemen, memberi pengaruh yang besar bagi anggota parlemen dan masyarakat muslim Indonesia.
  18. Anggota Konstituante.
  19. Menyatukan kembali Aceh yang saat itu ingin berpisah dari NKRI.
  20. Mendirikan dan memimpin Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang cabang-cabangnya tersebar ke seluruh Indonesia.
  21. Wakil Ketua Muktamar Islam Internasional, di Pakistan.
  22. Aktif menemui tokoh, pemimpin dan dai di negara-negara Arab dan Islam untuk membangkitkan semangat membela Palestina.
  23. Anggota Dewan Pendiri Rabithah Alam Islami (World Moslem League), juga pernah menjadi sekjennya.
  24. Anggota Majelis Ala Al-Alamy lil Masajid (Dewan Masjid Sedunia).
  25. Presiden The Oxford Centre for Islamic Studies London.
  26. Pendiri UII (Universitas Islam Indonesia) bersama Moh. Hatta, Kahar Mudzakkir, Wahid Hasyim, dll. Juga enam perguruan tinggi Islam besar lainnya di Indonesia.

Hingga akhir hayatnya, tahun 1993, Natsir masih menjabat sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islami dan anggota Majlis Ta’sisi Rabithah Alam Islami.

Tokoh Dunia Islam

Mohammad Natsir sangat dihormati oleh dunia Islam. Ia adalah ulama, da’i militan yang tidak pernah menyerah kepada lawan, dan selalu membela kebenaran. Dunia Islam mengakuinya sebagai pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara. Tahun 1957, Natsir menerima bintang ’Nichan Istikhar’ (Grand Gordon) dari Presiden Tunisia, Lamine Bey, atas jasa-jasanya dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Tahun 1980, Natsir juga menerima penghargaan internasional (Jaa-izatul Malik Faisal al-Alamiyah) atas jasa-jasanya di bidang pengkhidmatan kepada Islam untuk tahun 1400 Hijriah. Penghargaan serupa pernah diberikan kepada ulama besar India, Syekh Abul Hasan Ali an-Nadwi dan juga kepada ulama dan pemikir terkenal Abul A’la al-Maududi.

Dunia mengakuinya, namun di negerinya sendiri mulai dari rejim Soekarno dan Soeharto telah memandang sebelah mata. Ia beberapa kali masuk penjara dan sampai dilarang pergi keluar negeri oleh pemerintahan Soeharto karena ketokohannya yang sangat disegani dan dihormati di kancah perpolitikan Islam.

Penulis Tangguh

Disamping mahir berorganisasi sehingga menjadi negarawan ulung, Natsir juga berkarya dalam dunia perbukuan untuk mewariskan tsaqafah-nya. Karya-karya Mohammad Natsir antara lain: Fiqhud Da’wah (Fikih Dakwah), Ikhtaru Ahadas Sabilain (Pilih Salah Satu dari Dua Jalan), Shaum (Puasa), Capita Selecta I, II, dan III, Dari Masa ke Masa, Agama dalam Perspektif Islam dan masih banyak lagi.

Natsir memang bukan sekedar ilmuwan dan penulis biasa. Tulisan-tulisannya mengandung visi dan misi yang jelas dalam pembelaan terhadap Islam. Ia menulis puluhan buku dan ratusan artikel tentang berbagai masalah dalam Islam. Tulisan-tulisan Natsir menyentuh hati orang yang membacanya.

Haus Ilmu

Natsir juga dikenal sebagai pribadi yang haus ilmu dan tidak pernah berhenti belajar. Ia selalu mengambil manfaat dan inspirasi dari para pejuang dan orang-orang saleh. Diantara tokoh dunia Islam yang mempengaruhinya adalah Muhammad Amin Al-Husaini, Imam Asy Syahid Hasan Al-Banna, dan Imam Hasan Al-Hudhaibi.

Syuhada Bahri (Ketua DDII) menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun bersama Natsir. Hingga menjelang akhir hayatnya, Natsir selalu mengkaji Tafsir Al-Quran. Tiga Kitab Tafsir yang dibacanya, yaitu Tafsir Fii Dzilalil Quran, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir al-Furqan karya A. Hasan.

Mencintai Dunia Pendidikan

Kecintaan Natsir di bidang pendidikan dibuktikannya dengan upayanya untuk mendirikan sejumlah universitas Islam. Setidaknya ada sembilan kampus yang Natsir berperan besar dalam pendiriannya, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Bandung, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan sebagainya. Tahun 1984, Natsir juga tercatat sebagai Ketua Badan Penasehat Yayasan Pembina Pondok Pesantren Indonesia. Di bidang pemikiran, tahun 1991, Natsir menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Cita-citanya yang belum tercapai

Agus Basri dalam sebuah wawancara bertanya kepada Natsir, Adakah sesuatu yang belum tercapai? Ia menjawab: Hingga sekarang ini, yang belum tercapai, sama seperti keinginan saya waktu jadi Perdana Menteri: orang-orang yang rukun, beragama, ada tasamuh, toleransi antara umat beragama yang satu dengan umat yang lain, itu ndak tercapai. Iya, Baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur (Negara sejahtera yang penuh ampunan Allah), itu yang ndak atau belum juga tercapai…

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan padanya. Semoga ada generasi baru yang meneruskan cita-citanya. Amin…

Sumber Tulisan:

Seabad Mohammad Natsir, Mengenang Sosok Da’i negarawan yang tangguh,

Mengenang Seabad Mohammad Natsir, Adian Husaini

Mengenang Moh. Natsir : Mujahid Dakwah Legendaris,


Mosi integral dengan tokoh utamanya Natsir, prestasi gemilang dan monumental yang pernah dicapai oleh parlemen Indonesia.


Rangkaian peringatan 100 tahun Mohammad Natsir telah usai, dipuncaki dengan peluncuran buku dan situs internet tokoh ini pada Rabu (17/9) petang lalu.

Salah satu buku itu adalah 100 Tahun Mohammad Natsir-Berdamai dengan Sejarah yang berisi 38 tulisan kenangan dari berbagai tokoh. Sementara buku lainnya adalah Capita Selecta 3 yang berisi tulisan dan pidato Natsir dari tahun 1956 dan 1960. (Catatan: Capita Selecta 1 memuat tulisan Natsir dalam rentang 1936-1941, berisi pemikiran tentang kebudayaan, filsafat, pendidikan, agama, ketatanegaraan, dan politik, sedangkan Capita Selecta 2 memuat tulisan, pidato, dan wawancara Natsir dari tahun 1950-1955. Di dalam buku kedua inilah terdapat pidato monumental Natsir yang dikenal dengan sebutan “Mosi Integral Natsir”.)

Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan sekitar 400 undangan, sosok Natsir seolah kembali ke dalam ruangan, dengan kenangan akan ketokohannya, kejujurannya, dan keteguhannya
terhadap prinsip.

Natsir memang tokoh yang pantas dikagumi. Dari berbagai sisi yang bisa digali dari tokoh ini, dari buku Berdamai dengan Sejarah ingin dicuplikkan dua kenangan yang menggugah.

 

Penampilan di AMS

Setelah menyelesaikan pendidikan MULO (setingkat SMP) di Padang, Natsir melanjutkan ke sekolah menengah atas di AMS (Algemene Middelbar School) A-II Westers Klassieke Afdeling di Bandung. Di sini pula, menurut catatan Rosihan Anwar, Sutan Sjahrir belajar dari 1926- 1929. Di sekolah ini, selain harus belajar empat bahasa—Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman— siswa juga harus mempelajari bahasa Latin sehingga pelajar sekolah itu disebut juga Latinist.

Natsir, seperti ditulis oleh Taufiq Ismail, adalah pembaca buku yang sangat tekun, dengan disiplin luar biasa, menyelesaikan satu buku dalam seminggu. Toh, masih ada seorang guru Belanda yang mengejeknya karena dalam percakapan Natsir kurang lancar. Natsir jengkel dan belajar mati-matian sampai akhirnya ia ingin membuktikan diri dalam satu lomba deklamasi. Yang ia baca adalah syair Multatuli berjudul De Banjir. Ia mendapat tepuk tangan riuh dan meraih juara pertama. Guru Belanda tadi juga ikut tepuk tangan meskipun dengan lambat dan enggan.

Di kelas V (setara dengan kelas II SMA kini), Natsir bertemu lagi
dengan guru Belanda tadi yang kini mengajar Ilmu Bumi Ekonomi. Guru yang sinis terhadap gerakan politik kebangsaan ini menantang murid, siapa yang berani membahas masalah pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Ternyata yang berani angkat tangan hanya Natsir, yang lalu diberi waktu dua minggu untuk menuliskannya.

Natsir lalu ke perpustakaan Gedung Sate, mencari notulen perdebatan di Volksraad, menggali majalah kaum pergerakan, dan mengumpulkan statistik. Setelah jadi makalah, Natsir membacakannya di kelas selama 40 menit. Natsir membuktikan, rakyat tidak mendapatkan keuntungan dari
pabrik gula, dan yang untung adalah kapitalis Belanda serta para bupati yang menekan rakyat untuk menyewakan tanah mereka dengan harga rendah, menjadikan mereka buruh dengan upah rendah, dan membuat mereka terjerat utang. Kelas sunyi senyap saat Natsir remaja membacakan
makalahnya. Wajah guru Belanda tadi pun suram, tak menyangka ada murid kelas V AMS bisa membuat analisa semacam itu dalam bahasa Belanda yang rapi.

 

Mosi integral

Disinggung oleh berbagai penulis di buku Berdamai dengan Sejarah, mosi integral Natsir dikemas khusus dalam buku kecil yang dibagikan di sela-sela acara petang itu. Dalam buku kecil Mosi Integral Natsir: Dari RIS ke NKRI”, Ketua Panitia Peringatan 100 Tahun Natsir, Laode M Kamaluddin, memberikan catatan ringkas atas mosi ini.

Mosi integral dengan tokoh utamanya Natsir, ia nilai sebagai prestasi gemilang dan monumental yang pernah dicapai oleh parlemen Indonesia. Natsir, tulis Kamaluddin, mampu menyatukan kembali Indonesia yang terpecah belah dalam pemerintahan negara-negara bagian atau federal buatan Van Mook menjadi NKRI yang kita kenal sekarang ini.

Mosi ini tidak lahir begitu saja. Terjadinya perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 23 Agustus-2 November 1949. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah
Natsir yang waktu itu Menteri Penerangan (Menpen) dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Natsir menolak jabatan Menpen dan memilih berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di DPR-RIS. Salah satu alasan Natsir menolak jabatan itu adalah karena ia tak setuju Irian Barat tak dimasukkan ke dalam RIS.

Perdana Menteri (PM) RIS Mohammad Hatta menugaskan Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai krisis di daerah. Pengalaman keliling daerah menambah jaringan Natsir. Selain itu, kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di
Parlemen RIS, seperti IJ Kasimo dari Fraksi Partai Katolik dan AM Tambunan dari Partai Kristen, telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan, negara-negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya—maksudnya RI—asal jangan disuruh bubar sendiri.

Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan
pendekatannya ke daerah- daerah lalu ia formulasikan dalam dua kata “Mosi Integral” dan disampaikan ke Parlemen 3 April 1950. Mosi diterima baik oleh pemerintah dan PM Mohammad Hatta menegaskan akan menggunakan mosi integral sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan.

 

Kisah lain

Tentu belum cukup mengungkapkan sumbangan Natsir hanya melalui uraian di atas. Masih bisa diceritakan kaitan Natsir dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera dan Permesta (Perjuangan Semesta) di Sulawesi antara 1956 dan 1958.  Staf Ahli Mensesneg Dadan Wildan Annas menyebut “keterlibatan” dalam peristiwa itulah yang masih mengganjal perjalanan sejarah Natsir untuk diakui sebagai pahlawan nasional.

Namun, di luar itu, tokoh seperti Natsir telah memberikan sumbangan berharga kepada perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Tokoh itu, menurut Rosihan Anwar, mempunyai sifat tabiat sendiri dengan keunikannya. Namun, ia adalah putra Indonesia yang patut kita kenang sepanjang masa dan kita hormati dengan segala khidmat.

 

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01095938/natsir.dan.lahir…


Mohamad Natsir, dalam pandangan “Laporan Utama Tempo”.

Sebuah Pemberontakan tanpa Drama

Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood: perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir yang di luar dugaan, klimaks. Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.

DIA, Mohammad Natsir (17 Juli 1908 6 Februari 1993), orang yang puritan. Tapi kadang kala orang yang lurus bukan tak menarik. Hidupnya tak berwarna-warni seperti cerita tonil, tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata dan perbuatan ini punya daya tarik sendiri. Karena Indonesia sekarang seakan-akan hidup di sebuah lingkaran setan yang tak terputus: regenerasi kepemim­pinan terjadi, tapi birokrasi dan politik yang bersih, kesejahteraan sosial yang lebih baik, terlalu jauh dari jangkauan. Natsir seolah-olah wakil sosok yang
berada di luar lingkaran itu. Ia bersih, tajam, konsisten dengan sikap yang diambil, bersahaja.

Dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan
Perjuangan, ­Ge­orge McTurnan Kahin, Indonesianis asal Amerika yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, bercerita tentang pertemuan pertama yang mengejutkan. Natsir, waktu itu Menteri Penerangan, berbicara apa adanya tentang negeri ini. Tapi yang membuat Kahin betul-betul tak bisa lupa adalah penampilan sang menteri. “Ia
memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah mana pun,” kata Kahin.

Mungkin karena itulah sampai tahun ini seratus tahun setelah
kelahirannya, 15 tahun setelah ia mangkat tidak sedikit orang menyimpan keyakinan bahwa Mohammad Natsir merupakan sebagian dunia kontempo­rer kita. Masing-masing memaklumkan keakraban dirinya dengan tokoh ini. Di
kalangan Islam garis keras, misalnya, banyak yang berusaha melupakan kedekatan pikirannya dengan demokrasi Barat, seraya menunjukkan betapa gerahnya Natsir menyaksikan agresivitas ­misionaris Kristen di tanah air ini. Dan di kalangan Islam ­moderat, dengan politik lupa-ingat yang sama, tidak sedikit yang melupakan periode ketika bekas perdana menteri
dari Partai Masyumi­ ini memimpin Dewan Dakwah­ Islamiyah; seraya mengenang masa tatkala perbedaan pendapat tak mampu memecah-belah bangsa ini. Pluralisme, waktu itu, sesuatu yang biasa.

Memang Mohammad Natsir hidup ketika persahabatan lintas ideologi bukan hal yang patut dicurigai, bukan suatu pengkhianatan. Natsir pada dasarnya antikomunis. Bahkan keterlibatannya kemudian dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), antara lain, disebabkan oleh kegusaran pada pemerintah Soekarno yang dinilainya
semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Masyumi dan PKI, dua yang tidak mungkin bertemu. Tapi Natsir tahu politik identitas tidak di atas segalanya. Ia biasa minum kopi bersama D.N. Aidit di kantin gedung parlemen, meskipun Aidit menjabat Ketua Central Committee PKI ketika itu.

Perbedaan pendapat pula yang mempertemukan Bung Karno dan Mohammad Natsir, dan mengantar ke pertemuan-pertemuan lain yang lebih berarti. Waktu itu, pe­ngujung 1930-an, Soekarno yang menjagokan nasionalis­me-sekularisme dan Natsir yang mendukung Islam sebagai bentuk dasar negara terlibat dalam polemik yang panjang di majalah Pembela Islam. Satu polemik yang tampaknya tak berakhir dengan kesepakatan, melainkan saling mengagumi lawannya.

Lebih dari satu dasawarsa berselang, keduanya “bertemu” lagi
dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Natsir menjabat menteri penerangan dan Soekarno presiden dari negeri yang tengah dilanda pertikaian partai politik. Puncak kedekatan Soekarno-Natsir terjadi ketika Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi menyodorkan jalan keluar buat negeri yang terbelah-belah oleh model federasi. Langkah yang kemudian populer dengan sebutan Mosi Integral, kembali ke bentuk negara kesatuan, itu berguna untuk menghadang politik pecah-belah Belanda.

Mohammad Natsir, sosok artikulatif yang selalu memelihara
kehalusan tutur katanya dalam berpolitik, kita tahu, akhirnya tak bisa menghindar dari konflik keras dan berujung pada pembuktian tegas antara si pemenang dan si pecundang. Natsir bergabung dengan PRRI/Perjuang­an Rakyat Semesta, terkait dengan kekecewaannya terhadap Bung Karno yang terlalu memihak PKI dan kecenderungan kepemimpinan nasional yang semakin otoriter. Ia ditangkap, dijebloskan ke penjara bersama beberapa tokoh lain tanpa pengadilan.

Dunianya seakan-akan berubah total ketika Soekarno, yang
memerintah enam tahun dengan demokrasi terpimpinnya yang gegap-gempita, akhirnya digantikan Soeharto. Para pencinta demokrasi memang terpikat, menggantungkan banyak harapan kepada perwira tinggi pendiam itu.
Soeharto membebaskan tahanan politik, termasuk Natsir dan
kawan-kawannya. Tapi tidak cukup lama Soeharto memikat para pendukung awalnya. Pada 1980 ia memperlihatkan watak aslinya, seorang pemimpin yang cenderung otoriter.

Dan Natsir yang konsisten itu tidak berubah, seperti di masa
Soekarno dulu. Ia kembali menentang gelagat buruk Istana dan
menandatangani Petisi 50 yang kemudian memberinya stempel “musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka pun kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau
Buru pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik peng­ikut PKI. Soeharto tak memenjarakan Natsir, tapi dunianya dibuat sempit. Para penanda tangan Petisi 50 dicekal.

Mohammad Natsir meninggalkan kita pada 1993. Dalam hidupnya yang cukup panjang, di balik kelemahlembut­annya, ada kegigihan seorang yang mempertahankan sikap. Ada keteladanan yang sampai sekarang membuat kita sadar bahwa bertahan dengan sikap yang bersih, konsisten, dan ber­sahaja itu bukan mustahil meskipun penuh tantang­an. Hari-hari belakangan ini kita merasa teladan hidup seperti itu begitu jauh, bahkan sangat jauh. Sebuah alasan yang pantas untuk menuliskan tokoh santun itu ke dalam banyak halaman laporan panjang edi­si ini.


*Hanya seorang hamba yang berusaha menjadi lebih baik.*

(sumber : Majalah Tempo, Edisi. 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008)


Mohammad Natsir (1908-1993): Konflik Terjadi bila Gunakan Kata “Kami” dan “Kamu” …

 

Hari ini 92 tahun yang lalu. Ketika sedang berkecamuk Perang Belasting (pajak) di Kamang, dekat Bukittinggi, seorang bayi lahir dari rahim Khadijah di desa terpencil Alahan Panjang. Hasil perkawinannya dengan Sutan Saripado.

Alahan Panjang — kini kota kecamatan di Kabupaten Solok, Sumatra Barat–  terletak di dataran tinggi (1.300 meter di atas permukaan laut) dekat dua danau yang indah, Danau Di Atas dan Danau Di Bawah.

Tidak ada yang mengira seorang anak desa yang lahir di rantau (Alahan Panjang) itu dan anak seorang pegawai rendahan Belanda, kemudian menjadi menteri, anggota parlemen dan Perdana Menteri. Menjadi tokoh yang disegani kawan dan lawan. Selain sebagai politisi, dunia mengakuinya pula sebagai tokoh Islam, sehingga dipilih sebagai Wakil Presiden World Muslim Congress dan ditunjuk menjadi Presiden The Oxford Centre for Islamic Studies London. Dan di akhir hayatnya, ia tetap hidup sederhana sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan menikmati pensiunan sebagai mantan pejabat negara dari pemerintah sebesar Rp 500.000/bulan.

Dia adalah Mohammad Natsir bergelar Sutan Saripado. Kampung asalnya adalah  Maninjau, desa di pinggir Danau Maninjau, dekat Bukittinggi. Di sanalah dia dilahirkan 17 Juli 1908. Kini dia telah tiada, meninggal tanggal 3 Februari 1993 lalu di Jakarta dan dimakamkan di pekuburan umum Karet, Kuningan Jakarta.

Ia meninggal ketika rezim Orde Baru mengkategorikannya sebagai tokoh dissident yang masih tercekal, meski Soeharto sempat mengirimkan karangan bunga ke rumah duka. Dia dicekal sejak tahun 1980 bersama sejumlah tokoh penanda tangan Petisi 50 yang mengkritisi rezim Orde Baru. Nasibnya mungkin hanya agak lebih baik dari kawan seperjuangannya,  Sutan Sjahrir, Ketua Umum PSI, yang meninggal di Swiss tanggal 9 April 1966, ketika berstatus tahanan politik rezim Demokrasi Terpimpin.


Sebuah Refleksi

Sebuah pertanyaan mungkin akan muncul, apa gunanya mengingat Natsir? Tokoh masa lalu, sementara kini teori politik dan kekuasaan sudah mengglobal?  Jawabannya mungkin juga sederhana.

Ketika bangsa ini sedang dilanda kemelut moral (termasuk dalam politik), ekonomi dan sosial, ada yang bisa direfleksikan dari Natsir.

Tidak ada yang bisa membantah bahwa Natsir adalah tokoh inklusif, bisa bergaul dan semeja dengan siapa saja meski berbeda pandangan, berbeda agama dan keyakinan, berbeda asal-usul. Pergaulan politiknya lintas ideologi dan agama, meski dia seorang pemimpin Masyumi, partai Islam yang monumental di tahun 1950-an, pemenang kedua Pemilu 1955 setelah PNI.

Natsir menjadi fenomenal karena dia akrab dengan tokoh partai Katolik seperti Ignatius J Kasimo, dengan tokoh Parkindo J.Leimena dan Mr.AM Tambunan, dengan tokoh sosialis dan nasional lainnya.

Ketika dipercaya membentuk kabinet Negara Kesatuan September 1950 oleh Presiden Soekarno, Natsir agak risau. Sebab, PNI sebagai partai besar selain PSI– tidak bersedia duduk di kabinet, karena PNI menganggap mereka lebih tepat memimpin pemerintahan. Tetapi, Soekarno–juga pendiri PNI– tetap bersikeras meminta Natsir membentuk kabinet.”Tanpa PNI?, tanya Natsir.”Ya, tanpa PNI,” jawab Bung Karno tegas.

Dari 18 portofolio kabinet, termasuk jabatan perdana menteri yang dipegang  Natsir, hanya 4 orang dari Masyumi (22,22 persen). Selebihnya dari PSI, PIR, Parindra, Katolik, Parkindo, PSII dan tokoh nonpartai seperti Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri, Ir.Juanda, Mr.Asaat, Dr.A.Halim dan dr.Bahder Djohan. Kabinet itu dianggap sebagai kabinet zaken. Sedangkan PNI menjadi partai oposisi.

Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 di masa pemerintahan Natsir. Untuk menjadi Wakil Tetap RI pertama di lembaga bangsa-bangsa itu Natsir menunjuk  Lambertus Nicodemus Palar, seorang tokoh Minahasa, mantan anggota Tweede Kamer di Den Haag dari PvDA (Partai Buruh).

Sabam Sirait, mantan Sekjen Parkindo pernah menyatakan, ”Saya hormat kepada  beliau yang saya saksikan berdebat dengan Dr.TB Simatupang di awal Orde Baru dalam rangka ‘Kebersamaan dan Kerukunan Antarumat Beragama’. Natsir menerima rumusan Simatupang, yaitu ‘Bersama-sama membangun masa depan bersama’.” Ketika Simatupang meninggal dunia, kata Sabam, Natsir datang ke rumah duka Jalan Diponegoro. ”Saya sendiri yang menyambutnya,” kata Sabam. (Suara Pembaruan, 7/2/1993).

Natsir juga pernah menceritakan suasana multipartai dulu-ada Islam, Kristen, Nasional dan Komunis. Yang bertengkar itu, katanya, bukan orang tetapi materi dan pikiran. Kadang-kadang bertempur seru sampai voting. Tetapi setelah itu makan-makan dan minum-minum di tempat yang sama. ”Saya sebagai tokoh Masyumi biasa minum teh bersama tokoh-tokoh PKI. Jadi kita memusatkan diri kepada masalah, bukan kepada person,” katanya (Editor,23/7/1988).  Beberapa masalah penting, malah diselesaikan melalui pertemuan informal, ujar Natsir.

Ia juga mengisahkan watak politisi ketika itu. Kalau ada musuh di depan mudah bersatu, semuanya serba “kita”:. Tetapi kalau musuh tidak tampak lagi perkataan kita diganti “kami”. Tegasnya, mana bagian saya dan mana bagian kamu. “Perpecahan timbul karena soal “kami” dan “kamu” itu.

 

Baju Dinas yang Robek

Natsir negarawan yang sederhana, yang tidak meninggalkan kekayaan kepada anak-anaknya. Sejarawan AS George Mc Turnan Kahin (meninggal tahun lalu) menilai Natsir sebagai pemimpin yang sederhana dan rendah hati. Tentang kesederhanaan ini, dia lukiskan dalam tulisannya di Media Dakwah (1995). Kahin menceritakan pertemuannya dengan Natsir pertama kali di Yogyakarta tahun 1948 (ketika itu masih menjadi ibu kota negara). Ketika, katanya, Natsir menjabat menteri penerangan di bawah Kabinet Hatta. Ia melihat Natsir tidak malu menjahit baju dinas yang robek, karena itulah satu-satunya baju dinasnya.

Beberapa minggu kemudian, kata Kahin, para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan baju agar “boss” mereka tampak seperti menteri sungguhan. Kahin adalah seorang ilmuwan yang amat dekat dengan Natsir sebagaimana kedekatannya dengan Hatta, Sjahrir dan Bung Karno.

Kesederhanaan Natsir dan juga pimpinan lainnya dan gaya hidupnya memang bertolak belakang dengan gaya hidup dan kemaruk harta serta kekuasaan pimpinan saat ini? Mereka bukan tidak bisa menjadi kaya, tetapi mereka tidak menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni.

Negara Kesatuan

Natsir yang keluaran AMS 2 Bandung, kakak kelas Sjahrir, merupakan pelobi yang andal dan memiliki kemampuan meyakinkan pihak lain. Adalah berkat lobi yang dia lakukan lahirnya Mosi Integral Natsir tahun 1950 untuk kembali ke Negara Kesatuan. Mosi itu diterima secara aklamasi di DPR-RIS– karena Natsir melobi tokoh-tokoh mulai dari B Sahetapy Engel yang paling kanan dan Sakirman yang paling kiri.

Karena perannya dalam Mosi Integral itu dia dipercaya Bung Karno membentuk  Kabinet Negara Kesatuan. Hatta sendiri pada mulanya agak ragu Bung Karno akan menunjuk Natsir. Sebab, meski Natsir selama menjadi menpen banyak mengonsep pernyataan-pernyataan Bung Karno, secara pribadi keduanya berbeda sikap. Ketika ditanya Bung Hatta soal siapa yang akan menjadi formatur kabinet, Bung Karno menyatakan, ”Siapa lagi kalau bukan Natsir?”.

Natsir memang politisi ulung, tetapi tetap berjalan pada etik politik dan konsisten. Bila disebutkan bahwa Masyumi kaku  berpolitik, Natsir menjawab tenang. ”Kami berpolitik dengan prinsip. Kalau kami tidak setuju, ya terus terang saja kita katakan dengan segala konsekuensinya.” Menurut Natsir,  “partai politik itu mempunyai fungsi: fungsi pendidikan politik kepada umat untuk tahu caranya mengatur negara. Kadang-kadang kita mendapat rugi sebagai partai lantaran itu. Tapi tak apa. ” (Editor, 23/7/1988).

Natsir dengan Bung Karno sudah berbeda pendapat sejak polemik soal agama dan  negara tahun 1930-an. ”Saya tidak benci kepada Soekarno. Ketika menghadapi Belanda dan diperlukan tenaga untuk perjuangan, oleh Bung Karno saya diminta menjadi menteri penerangan,” katanya (Editor,23/7/1988).

Dia pernah ditahan Soekarno selama 6 tahun karena keterlibatannya dengan PRRI, 2 tahun di Batu Malang dan 4 tahun di Rumah Tahanan Militer Keagungan 62 Jakarta. Tetapi dia menyatakan tidak dendam kepada Bung Karno. Dia malah menyatakan, Soekarno lebih gentle dari Soeharto.

 

Nasionalisme

Nasionalisme Natsir diperlihatkan ketika terlibat PRRI yang dia anggap
sebagai perlawanan politik atas sentralisme kekuasaan dan pelanggaran konstitusi oleh Soekarno. Meski dalam terminologi pemerintahan ketika itu PRRI disebut pemberontakan. Bila Natsir tidak memiliki nasionalisme, dia dengan mudah bisa pergi ke luar negeri dan mengasingkan diri di banyak negara di mana tokoh-tokoh di negara-negara itu akan menyambutnya dengan gembira. Tetapi, ketika dia merasa tidak aman oleh teror PKI di Jakarta mulai tahun 1958– yang diikuti penangkapan sejumlah tokoh oleh militer, dia lari ke Padang dan dilindungi Kolonel Ahmad Husen, tokoh utama PRRI, sehingga dia bergabung dengan aksi perlawanannya itu.

Natsir bukan Karl Marx (1818-1883) yang melarikan diri ke Inggris ketika berhadapan dengan teror di negaranya atau seperti Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) yang terpaksa mengasingkan diri sementara ke daerah kelahirannya Jenewa, karena akan ditangkap pemerintah kerajaan Prancis dengan tuduhan antinegara dan antiagama.

”Kalau Soekarno tidak menyimpang dari konstitusi ketika itu, tidak akan ada PRRI,’‘ kata Natsir pada suatu kesempatan.

Ketika keluar penjara Orde Lama, Natsir pun tetap dipinggirkan rezim Orde Baru. Namun demikian, dia juga tidak menaruh dendam. Nasionalismenya ditunjukkan ketika memberi surat rekomendasi kepada tim perunding rujuk Indonesia-Malaysia untuk menemui PM Tengku Abdul Rahman.

Begitu pula, mulusnya bantuan Jepang kepada Indonesia tidak terlepas dari peran Natsir. Ini diakui sendiri oleh mantan PM Jepang Takeo Fukuda. Dalam surat bela sungkawanya untuk Natsir tahun 1993, Fukuda menulis,” Saya banyak belajar dari beliau (Natsir), ketika beliau berkunjung ke Jepang–di saat saya menjabat menteri keuangan. Beliau yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan Pemerintahan Orde Baru Indonesia yang bersih dan sejahtera dengan cita-cita beliau menciptakan dunia Islam yang stabil, adil dan sejahtera dengan kerja sama Jepang.”

Itulah Natsir. Sosok dirinya memang harus dilihat secara lengkap. Pola hidup sederhana sebagai pejabat tinggi negara, sikap dan cara dia berpolitik-sebagaimana juga diperlihatkan tokoh-tokoh masa lalu. Berbeda, berdebat, tetapi tidak bermusuhan dan saling dendam.

Barangkali sosok teladan demikian bisa dijadikan renungan bagi elite politik  bangsa ini, yang kini sedang bertarung dan malah mulai saling membongkar aib lawan. Sehingga seperti dikatakan Natsir, seharusnya tokoh bangsa berbicara dalam terminologi “kita”, bukan “kami” dan “kamu”. Karena bila “kami” dan “kamu” yang menonjol, ujung-ujungnya adalah mana bagian “kami” dan mana pula bagian “kamu”. Di situlah perpecahan terjadi, kata Natsir.

(SUARA PEMBARUAN pada 17/7/00 yang juga pernah di posting di RN sekitar 11 tahun yang lalu.)


Jangan Diganggu Identitas ummat

Jangan Diganggu Identitas Kami  ….….[i]

  1. Seringkali kita mendengar bahwa apa yang disebut “Kristenisasi” di Indonesia adalah semata-mata satu “isu”, dalam pengertian bahwa itu hanya omongan yang dibikin-bikin.

Tetapi, kita umat Islam yang berada dilapangan, dikota-kota, ataupun didesa-desa, dipinggir-pinggir pantai ataupun dikaki-kaki gunung, bukan saja mengetahui, akan tetapi merasakan dan mengalami sehari-hari bagaimana meningkatnya kegiatan missi dan zending Katolik ataupun Protestan dari dalam dan luar negeri dalam usaha mereka melakukan expansi agama mereka di tanah air.

Bukan saja dikalangan apa yang dinamakan “suku terasing”, akan tetapi juga malah semakin meningkat didaerah-daerah mayoritas Islam dan dipusat-pusat kebudayaan Islam, seperti daerah ACEH, MANDAILING, MINANG KABAU, JAWA BARAT, SULAWESI, AMUNTAI, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR, SAMBAS, KALIMANTAN BARAT dll, dimana kegiatan-kegiatan itu sudah merupakan aksi pemurtadan/proselytisme Ummat Islam kepada agama Kristen dengan bermacam-macam cara.

2.         Maka dokumentasi yang dikumpulkan oleh PERWAKILAN DA’WAH ISLAMIYAH INDONESIA SUMATERA BARAT ini, hanyalah menggambarkan sebagian kecil daripada kegiatan missi dan zending tersebut, khusus melalui saluran transmigrasi. Memperhatikan cara apa yang mereka gunakan dan jalan-jalan apa yang mereka tempuh dalam melakukan pemurtadan itu dikalangan ummat Islam yang dalam keadaan ekonomi lemah,  dan apa akibat-akibatnya terhadap pergaulan hidup dalam daerah yang bersangkutan, yakni di Kabupaten  Pasaman Sumatera Barat, yang sudah bertahun-tahun menjadi sasaran missi Khatolik, ke-Uskupan Padang. Disamping itu ada lagi kegiatan serupa di Kalimantan Selatan/Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari) dll yang tidak disebut-sebut disini

Coraknya bermacam, hakekatnya sama: Riak pemurtadan menumpangi gelombang pembangunan.

3.         Bagi kita ummat Islam, sebenarnya hal ini sudah berulang kali diperingatkan oleh Allah S.W.T, antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Baqarah 109:

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Sudah menjadi keinginan dari kebanyakan ahli kitab mengembalikan kamu kepada kekufuran sesudah kamu beriman.” (QS.2, Al-baqarah : 109).

Dan surat Al-Baqarah 120:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلآ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Dan tidaklah akan senang kaum Yahudi dan Nashara kepadamu sebelum engkau menurut agama mereka” (Al-Baqarah 120).

Kewajiban kita ialah supaya masing-masing kita tanpa kecuali benar-benar memelihara diri dan keluarga kita daripada terjerumus dalam kekufuran. sebagaimana peringatan Ilahi dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan     keluargamu dari api neraka” (At-Tahrim 6).

Tiap-tiap rumah tangga Islam harus menjadi benteng dari agama dan keimanan, untuk kita dan keturunan selanjutnya.

4.         Kepada pihak missi dan zending yang berdatangan dari luar negeri ke Indonesia ini dengan kekayaan materi yang melimpah-limpah, dengan bekerjasama yang rapat dengan missi dan zending dalam negeri untuk melakukan expansi agamanya tanpa pilih bulu, rasanya tidak ada kata-kata yang dapat kita ucapkan lagi. Pada “Musyawarah Antar Agama” tanggal 30 November 1967 kami telah menawarkan satu tata cara hidup antar agama (modus vivendi) yang dapat menjamin kesatuan bangsa dan tanah air dalam Negara yang mempunyai bermacam-macam agama (multi Religius) ini.

Intisarinya ialah supaya “agama yang satu jangan menjadikan agama   lain menjadi sasaran propagandanya.” Akan tetapi modus-vivendi ini tegas-tegas ditolak, baik oleh pihak Protestan ataupun Khatolik.

5.         Dalam pada itu baru-baru ini terdengar oleh kita Amanat Bapak PRESIDEN SUHARTO yang ibarat seteguk air yang menyejukkan hati dimusim kering. Yaitu yang menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beraneka agama ini, agar betul-betul sama-sama saling tenggang rasa dan hormat menghormati satu sama lain.

Kita dengarkan dan junjung tinggi Amanat beliau yang diucapkan secara ikhlas dan sungguh-sungguh pada peringatan Isra’dan Mi’raj tanggal 16 Agustus 1974 yang baru lalu itu.

Beliau berkata pada penutup pidato anatara lain sbb:

“…………………………………………….                                     Saudara-saudara;

Demi untuk berhasilnya pembangunan itu, maka harus diusahakan betul-betul agar supaya terpeliharanya suasana hidup rukun, tenggang rasa dan hormat menghormati diantara sesama ummat beragama, sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.

Dengan tidak mengurangi Universilnya ajaran agama masing-masing marilah kita kembangkan sikap keagamaan yang luhur, sehingga penghayatan dan penyiaran agama di Indonesia ini dilakukan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan, dengan memperhatikan lingkungan adat kebiasaan serta tata kesopanan. Marilah kita pupuk rasa hormat menghormati dan percaya mempercayai dan marilah kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Untuk jangan sampai mengganggu perasaan golongan lain, maka dalam penyiaran dalam agama itu harus kita usahakan agar jangan sampai ditujukan kepada orang yang sudah beragama……….”

Demikianlah Amanat Bapak PRESIDEN SOEHARTO sesuai benar dengan sari -pati rencana “ Piagam Antar Agama” yang dianjurkan oleh wakil-wakil Islam dalam Musyawarah Antar Agama bulan November tahun 1967.

6.                  Dalam pada itu, kita ummat Islam memang cukup diberi perbekalan oleh agama kita, agar pandai-pandai menempatkan diri dalam satu masyarakat dimana ada bermacam aliran agama:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang bimbang dan ragu-ragu. Masing-masing golongan mempunyai arah (sendiri) yang ditujunya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. (QS. 2, Al-Baqarah : 147-148).

لآ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan (orang-orang) yang tidak mengusir kamu keluar dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil “. (QS. Al-Mumtahanah 8).

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Yang Allah larang kamu jadikan sahabat, hanyalah orang-orang yang menyerang kamu didalam (urusan) agama dan mengusir kamu keluar dari kampung kamu dan membantu (pengusir-pengusir) mengeluarkan kamu; dan barangsiapa yang menjadikan mereka sahabat, maka mereka itu adalah orang-orang salim”. (QS.Al-Mumtahanah 9).

Ringkasnya:

  • Kami sadar bahwa, bumi Allah ini diisi oleh bermacam-macam aliran faham dan agama. Kami tidak dibenarkan menyisihkan diri dari masyarakat campuran itu, malah kami harus berkecimpung didalamnya dan berlomba-lomba dalam menegakkan kebajikan untuk ummat manusia tanpa diskriminasi.
  • Yang tidak bisa kami persahabati hanyalah mereka yang memusuhi agama kami (Islam) dan ingin merobah aqidah dan identitas kami.
  • Sekedar perlainan agama tidak menghalangi kami untuk berbaik budi dan hidup rukun dengan sesama manusia yang bukan beragama Islam.

7.         Akan tetapi kita tak bisa bertepuk sebelah tangan.

Oleh karena itu kita berseru dengan segala kerendahan hati kepada Bapak-bapak para Pejabat Negara, para Anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan di pusat dan didaerah, agar sesuai dengan Amanat Presiden yang telah berulang kali kita dengar itu sudi kiranya mengambil kebijaksanaan untuk meyakinkan missi dan zending asing dan tidak asing supaya mereka pandai pula membatasi diri.

Janganlah mereka menganggap kami orang Islam ini sekalipun miskin-miskin dan tidak sepintar mereka sebagai orang-orang pagan atau animis yang perlu mereka mandi-nasranikan pula lebih dahulu untuk “mempercepat proses Pembangunan Negara”.

Atau, bila ada yang sedang mencari sesuap-pagi sesuap-petang, harus dimandi-nasranikan dulu, makanya dapat diterima sebagai penjaga malam atau pegawai administrasi dirumah sakit zending mereka (Baptist, Bukittinggi).

Kami sudah beragama

Beragama Islam!

Jangan diganggu identitas kami!

Kami mengharapkan mudah-mudahan dengan kerjasama yang erat antara para Alim-Ulama Islam dan para pejabat yang berwenang dibidang ini, akan tercapailah stabilitas kerukunan hidup antar-agama di Tanah air yang sama-sama kita cintai ini.

Agar jangan :

akibat menompangnya “riak aksi pemurtadan” pada “gelombang pembagunan negara”, gelombangnya pecah ditengah, sebelum mencapai pantai harapan …………………………..……… … … …

Na’uzubillahi min zhalik!

Mudah-mudahan allah melindungi kita dari keadaan demikian!

Amiin !

Wassalam,

DEWAN DA’WAH ISLAMIYAH INDONESIA

dto

Mohammad Natsir


[i] Berkenaan dengan masaalah Pasaman ini, Dewan Dakwah Sumatera Barat mengeluarkan sebuah dokumen dihantar oleh Mazni Salam Sekretaris DDII Perwakilan Sumbar berupa Dokumentasi Gerakan Kristenisasi di Pasaman Barat, dengan judul “Kristenisasi dan Transmigrasi di Sumatera Barat”, dengan surat pengantar No.428/II-C/PDDI/7/1974 tertanggal Bukittinggi 4 Juli 1974. Bapak DR. Mohamad Natsir memberikan kata pengantar dokumen tersebut, sekalian merupakan taushiyah dakwah bagaimana langkah dalam menghadapi gerakan salibiyah ini. Antara lain beliau berkata, “Maka dokumentasi yang dikumpulkan oleh PERWAKILAN DA’WAH ISLAMIYAH INDONESIA SUMATERA BARAT ini, hanyalah menggambarkan sebagian kecil daripada kegiatan missi dan zending tersebut, khusus melalui saluran transmigrasi. Memperhatikan cara apa yang mereka gunakan dan jalan-jalan apa yang mereka tempuh dalam melakukan pemurtadan itu dikalangan ummat Islam yang dalam keadaan ekonomi lemah,  dan apa akibat-akibatnya terhadap pergaulan hidup dalam daerah yang bersangkutan, yakni di Kabupaten  Pasaman Sumatera Barat, yang sudah bertahun-tahun menjadi sasaran missi Khatolik, ke-Uskupan Padang. Disamping itu ada lagi kegiatan serupa di Kalimantan Selatan/Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari) dll yang tidak disebut-sebut disini”.(Kristenisasi dan Transmigrasi di Sumatera Barat, DDII Sumbar, Kata Pengantar, Jakarta, 1974).


GERAKAN SALIBIYAH … “ibarat duri dalam daging …”

Transmigrasi dan Missionaris Ibarat Duri Dalam Daging

Menompang Riak Dengan Gelombang

Gerakan Salibiyah memboncengi program transmigrasi

di Pasaman, khususnya Kinali – Pasaman Barat,

S

emenjak tahun 1953 Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah telah mengatur penempatan para transmigrasi. Kedatangan warga transmigrasi dari luar Sumatera, umumnya dari Pulau Jawa dan Suriname, ditempatkan didaerah Kecamatan Pasaman dalam Kabupaten Pasaman. Sejak awal telah diterima oleh penduduk Pasaman sebagai saudara dalam sesuku. Berat akan sepikul ringan akan sejinjing.  Penempatan mereka diatas tanah-tanah ulayat penduduk Kecamatan Pasaman, berdasarkan penyerahan hak tanah oleh Ninik Mamak negeri yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. “Inggok mancangkam, tabang basitumpu. Dima bumi di pijak di sinan langik di junjung”. Artinya menerima, mengikuti dan mematuhi semua ketentuan adat secara kulturis yang berlaku di daerah Pasaman tersebut. Persyaratan-persyaratan tertentu (tertulis), diantaranya dicantumkan,

1.      Penyerahan tanah diperuntukkan sebagai penampungan bagi warga negara Indonesia, yang berasal dari daerah lain (transmigrasi).

2.      Bahwa mereka yang datang (para-transmigrasi) itu tunduk kepada ketentuan adat-istiadat yang berlaku ditempat mereka ditempatkan, dengan  pengertian bahwa mereka yang datang (para-transmigrasi) itu dianggap sebagai kemenakan (dalam hubungan hukum adat yang berlaku, yang tentu saja adat Minangkabau yang beragama Islam).

Diatas dasar perpegangan ini, Ninik Mamak dalam Nagari-nagari di Kecamatan Pasaman, secara berturut-turut telah menyerahkan tanah ulayat mereka dengan kerelaan membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah. “Sejak tahun 1953 tercatat penyerahan tanah ulayat masyarakat, antara lain pada bulan Mei 1953 sebagian Ulayat TONGAR AIR GADANG, Ulayat KAPAR (PD. LAWAS), dan tanggal 9 Mei 1953 Ulayat KOTO BARU (MAHAKARYA). Tahun 1961 – 26 September 1961 dari Ulayat KINALI BUNUT Alamanda, Kecamatan PASAMAN. Tahun 1964 – 25 April 1964, sebagian Ulayat KINALI LEPAU TEMPURUNG, Kecamatan PASAMAN. Tahun 1965, AIR RUNDING, Kenegarian PARIT Kecamatan SUNGAI BERAMAS. Tahun 1957, KOTA RAJA, Kenegarian PARIT Kecamatan SUNGAI BERAMAS. Terdahulu dari ini, yaitu di tahun 1953 telah terjadi pula penyerahan tanah DESA BARU sebagai daerah kolonisasi (transmigrasi) dalam kenegarian BATAHAN Kecamatan Sungai Beremaas”.

Semua surat-surat penyerahan tanah-tanah disebutkan :

A.Untuk transmigrasi

B.Pendatang-pendatang (transmigrasi) tersebut menjadi kemenakan (dalam hubungan adat-istiadat), dengan menuruti adat-istiadat setempat (yang tentu saja beradat Minangkabau yang bersendi syara’ – agama ISLAM).

Masuknya Transmigrasi ke Pasaman

Periode tahun 1953 – 1956

Berdasarkan penyerahan tanah dari Pucuk Adat beserta Ninik Mamak dalam Kenegarian Kapar dan Lubuk Koto Baru Kecamatan Pasaman dan Kenegarian Lingkung Aur (Mei 1953), maka mulailah berdatangan para transmigrasi, yang terdiri dari :

Padang Lawas/Kapar …………. dari Jawa

Koto Baru/Mahakarya ……….. dari Jawa

Tongar/Air Gadang   ………….. dari Suriname

Dalam surat penyerahan tanah kepada Pemerintah Daerah Pasaman yang diterimakan oleh Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Kab. Pasaman (SJAHBUDDIN LATIF DT. SIBUNGSU) tercantum persyaratan antara lain ….”Orang-orang yang didatangkan itu untuk masuk lingkungan adat-istiadat dan Pemerintahan Kenegarian dimana mereka berdiam, (Kapar atau Lingkung Aur), sehingga berat  sepikul ringan sejinjing dengan rakyat asli Kenegarian yang bersangkutan” ……….[i]

Pada umumnya semua pendatang transmigrasi itu semuanya sedari mula datang mengakui beragama Islam. Sehingga pada waktu itu didatangkan guru-guru agama Islam mereka mengikuti dengan baik. Pada masa ini hubungan antara orang-orang transmigrasi dengan penduduk asli berlangsung baik, rapat dan serasi. Dapat dibuktikan dalam bentuk hubungan  baik, sampai akhir tahun 1956.

Periode tahun 1957 – 1960

Para transmigran yang pada mulanya mengaku beragam Islam di permulaan tahun 1957, kemudian ternyata didalamnya menyelusup pula orang-orang Kristen, seperti ditemui : Padang Lawas/Kapar, Koto Baru/Mahakarya (26 Kepala Keluarga), Tongar/Air Gadang (22 Kepala Keluarga).

Pada tahun 1957 keluarga transmigrasi yang beragama Kristen mulai memperlihatkan aktifitas diantaranya meminta Kepala Kantor Transmigrasi Seksi Kapar di Koto Baru untuk dapat memberi izin mendirikan rumah ibadah umat Katholik didaerah tersebut. [ii]

Namun pada tanggal 30 Nopember 1957, Kepala Negari Kapar (Dulah) bersama dengan Pucuk Adat (Daulat Yang Dipertuan) dan Ninik Mamak (Dt. Gampo Alam) yang dikuatkan oleh Alim Ulama (Buya Tuanku Sasak) serta Cerdik Pandai, mengirimkan pernyataan kepada Kepala Kantor Transmigrasi Seksi Kapar, bahwa “permintaan umatr Katholik tersebut didalam lingkungan ulayat (tanah adat) Koto Baru dan Kapar tidak diizinkan (tidak dibolehkan)”.

Diantara alasan-alasan yang dikemukakan :

a. “Agama Katholik adalah tidak sesuai dengan Agama  Islam, yang telah kami pakai dan amalkan”. [iii]

Kemudian ketegasan dari seluruh pemuka masyarakat Pasaman sesungguhnya telah dapat terbaca dalam pernyataan mereka yang menyebutkan sebagai berikut ;

“Kami segala pemangku adat, alim-ulama, cerdik-pandai tetap kami tidak setuju, apalagi negeri kami ini dusun, bukanlah kota, kalau dikota kami tidak berkeberatan sedangkan masyarakat Transmigrasi sudah menurut adat, dan berkorong berkampung ………….”.[iv]

Pernyataan masyarakat dan Pemangku Adat beserta Pemerintahan Negeri Koto Baru yang tegas dan keras ini, menyebabkan usaha Kristen tersebut tidak memperlihatkan gerak yang aktif sampai dengan tahun 1960.

Periode Tahun 1961 – 1962

Pada tanggal 26 September 1961, Kerapatan Adat Negari Kinali, yang ditanda tangani oleh 27 Ninik Mamak,  3 orang Alim Ulama, 3 orang Cerdik-pandai mewakili 100 anggota kerapatan, atas nama seluruh penduduk Kinali, mempermaklumkan rencana Pemerintah menempatkan Transmigrasi dalam daerah Kinali. Disusul menyerahkan sebidang tanah untuk penampungan itu kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia tanpa ganti rugi, dengan batas-batas :

1.      ….”dari muara Batang Pianagar ke Pangkalan Bunut

2.      dari Pangkalan Bunut sampai kemuara Sungai Balai

3.      dari Muara Sungai Balai sampai ke tanda Batu (sepanjang 1 Km),

4.      dari tanda batu sampai kekampung Barau,

5.      dari kampung Barau ke kampung Teleng,

6.      dari Basung Teleng, sampai ke muara Batang Tingkok

7.      dari muara Batang Tingkok ke muara Batang Timah,

8.      dari muara Batang Timah kanan hilir Batang Masang sampai ke Aur Bungo Pasang,

9.      dari Aur Bungo Pasang ke Muaro Batang Bunut,

10.  dari Muaro Batang Bunut ke Muaro Batang Pianagar” ….[v]

Penyerahan tanah tersebut dikuatkan dengan syarat, bahwa, “orang-orang transmigrasi itu adalah sama-sama warga negara yang pada azasnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asli negeri Kinali terhadap Pemerintah dan adat istiadat setempat” [vi].

Sehubungan dengan penyerahan tanah ini, Gubernur Propinsi Sumatera Barat (Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa) mengeluarkan surat pernyataan tgl. 30 September 1961 No. 62-Trm-GSB-1961 untuk menjamin penyelenggaraan transmigrasi sebaik-baiknya dalam daerah Sumatera Barat, dan dalam keputusan angka 4 menyatakan:

…..”Orang-orang bekas transmigrasi diwajibkan mentaati segala peraturan umum dan daerah serta adat-istiadat setempat”.[vii]

Pada tahun 1962, kedaerah Lepau Tempurung/Kinali didatangkan pula warga transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kesemuanya sejak awal datang menyatakan beragama Islam.

Maka, mereka dapat diterima sesuai dengan adat-istiadat penduduk setempat, sebagai saudara dalam sesuku.

PASAMAN (1953 – 1974)  “  ibarat duri dalam daging .. “

Selama 21 tahun sebagai daerah TRANSMIGRASI  Menjadi sasaran operasi SALIBIYAH,

Kabupaten Pasaman di tahun 1974 adalah Kabupaten yang terletak berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli/Sumatera Timur (ujung Utara dari Sumatera Barat). [viii]

Mata Pencaharian penduduk umumnya bertani dan ber-dagang sebagai pencaharian sambilan. Sedikit sekali menjadi buruh.[ix]

KEHIDUPAN KE-AGAMAAN penduduk Kabupaten Pasaman, adalah I S L A M.  Umumnya penduduk asli beragama ISLAM. Pengikut KRISTEN terdapat didaerah PANTI RAO, dengan data tahun 1974 , (a). H.K.B.P (HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN) di Panti, sebanyak 200 orang, (b). Katholik di Panti Rao, berjumlah 60 orang, (c). Advent/Pantekosta di Panti/Rao, sebanyak 25 orang, dan Gereja Bethel  Indonesia. Jumlah itu, dari tahun ke tahun bertambah seiring dengan pertambahan penduduk, dan derasnya arus pendatang.

Di KECAMATAN PASAMAN, juga terdapat pengikut agama Katholik [x], yang berada didaerah-daerah (a). Mahakarya Koto Baru, 90 Kepala Keluarga, (b). Sumber Agung /Kinali , 15 kepala Keluarga, (c). Alamanda/Bunut Kinali, 17 kepala keluarga.

Selain itu ada juga pengikut Protestan di  Kinali,  terdapat 3 Kepala Keluarga dan Tongar, sebanyak 7 Kepala Keluarga.         Padahal sebelumnya di daerah Pasaman ini seluruh penduduknya beragama Islam.  Pembangunan GEREJA ditemui didaerah Kampung II Mahakarya Koto Baru, Gereja Katholik KELUARGA KUDUS, Daerah Alamanda/Bunut Kinali, Gereja Katholik, dan dikawasan Sumber Agung/Kinali, Gereja Protestan/Pantekosta [xi]

Di Panti juga terdapat Gereja H.K.B.P. Panti, Gereja Katholik Panti, Gereja Advent/ Pantekosta dan Bethel Indonesia. Selain itu didapati pula RUMAH-RUMAH GURU INJIL di Kinali dan Koto Baru sebanyak 9 buah. [xii]

Kegiatan dan USAHA MISSIONARIS SALIBIYAH di Pasaman Barat umumnya dapat dipantau dari

A. Mendirikan Sekolah-Sekolah Dasar (S.D) YAYASAN PRAYOGA PADANG, proyek Keuskupan Padang/Pastoran Katholik Pasaman di

1.      Kampung I Mahakarya, Koto Baru, 1 buah = 350 murid  [xiii]

2.      Sumber Agung Kinali,  1 buah = 150 murid. [xiv]

3.      Alamanda ,  1 buah = 140 murid. [xv]

4.      Pujorahayu ,  1 buah = 110 murid

5.      O p h i r,  1 buah = 100 murid. [xvi]

6.      P a n t i ,  1 buah = 190 murid.[xvii]

7.      Panti H.K.B.P, 1 buah =   90 murid [xviii]

B.  Balai PENGOBATAN, yang terdapat di daerah-daerah Koto Baru (Maha Karya).[xix]

C.  Lain-lain tempat dengan cara kunjungan ke-rumah-rumah dan di Panti (dalam perencanaan oleh Katholik.

D.    MENDIRIKAN S.M.P di Koto Baru/Mahakarya dan  Panti.

E.     PENDUDUK ASAL PENGANUT AGAMA

1.    Protestan (H.K.B.P) , di Panti, pendatang dari Tapanuli

2.    Katholik , di Panti, pendatang dari Tapanuli, di Koto Baru dan Kinali, transmigrasi Jawa/Suriname

3.    Protestan (G.P.I.B) di Kinali, Pendatang  dari Tapanuli

F.   PASTOR DAN PENDETA

1. Koto Baru dan Kinali (PASTORAN KATHOLIK PASAMAN) berpusat di Mahakarya/Koto Baru Simpang III Kecamatan Pasaman.

a.  Pastor Corvini Filiberto – berdiam disini selama 10   tahun asal Italia, Kepala Pastoran Katholik Pasaman.

b. Pastor ZANANI, datang ke Pasaman tahun 1972, merangkap sebagai “dokter” pada Balai Pengobatan Keluarga Kudus Simpang III Koto Baru (ITALIA)

c. Pastor Monaci Ottorino , mewakili Pastor Corvini Filiberto, penghubung tetap dengan Uskup Bergamin S.X., asal ITALIA, dan bertugas mengkoordinir sekolah-sekolah Katholik di Pasaman antara lain S.D. Setia Budi (Ophir), S.D. Keluarga Kudus (Koto Baru/Mahakarya) dan S.D. Teresia (Panti).

2. Katholik di Panti, selalu didatangi dan diawasi oleh Keuskupan Padang.

3. Bethel Indonesia dan Pantekosta Panti, Pendeta di kun-jungi dari Brastagi (Tapanuli Utara).

4. Protestan (H.K.B.P) di Panti, Pendetanya dari Tapanuli (Padang Sidempuan/Pematang Siantar).

KRONOLOGIS GERAKAN SALIBIYAH PASAMAN

PANTI

1.   Sebelum tahun 1950

Antara Panti dan Rao, sepanjang 20 Km dan Lebar 5 Km kiri kanan jalan raya Medan – Bukittinggi, ditahun-tahun sebelum 1950 adalah merupakan daerah hutan belukar besar.

Pada beberapa tempat, disela-sela oleh dusun-dusun/kampung-kampung kecil dan  ditempati penduduk dengan adat istiadat Minang dan agama  Islam.

2.   Tahun 1952

Pada tahun ini mulai berdatangan penduduk asal Sipirok   Tapanuli Selatan, dengan maksud mengolah tanah-tanah menjadi persawahan perladangan. Dengan pengakuan tali hubungan adat yang berlaku, yakni “hubungan mamak dan kemenakan” sesuai dengan adat yang berlaku dan agama yang dianut (Islam), pendatang-pendatang mendapatkan tanah-tanah yang mereka butuhkan dengan surat menyurat secara baik.

3.    Tahun 1953.

Oleh Ninik Mamak (Basa 15) diserahkan tanah ulayat seluas   20×5 Km kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, untuk kemudian dengan diatur oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman sebagai tempat penampungan pemindahan penduduk dari daerah-daerah lain diluar Kab. Pasaman dengan surat-surat yang lengkap.

Salah satu persyaratannya ialah mereka yang datang itu langsung menjadi “kemenakan” dari Ninik Mamak Panti dan mengikuti adat-istiadat setempat.

Dengan demikian berbondong-bondonglah datang ke Panti penduduk asal Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, adakalanya kedatangan mereka diluar pengaturan pemerintah daerah, sehingga pada tahun 1956 sudah menjadi ramai dan hutan-hutan sudah dibuka jadi perkampungan dan persawahan.

4.   Tahun 1957

Tanggal 1 Februari 1957, Kanun Simatupang (salah seorang pendatang dari Tapanuli tahun 1957) yang bertempat tinggal waktu itu dinegari Suka Damai Kecamatan Rao, telah menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada Gerson Simatupang yang waktu itu bertempat tingal dinegeri Cengkeh Panti.

Dalam penyerahan itu ditekankan sekali bahwa tanah itu tidak buat pergerejaan.

Pada bulan Agustus 1957 itu terbetiklah berita diiringi dengan kegiatan penganut-penganut Kristen yang berdatangan dari Tapanuli untuk mendirikan gereja di Panti. [xx]

Pada tanggal yang sama (5-8-1957), pernyataan Ninik Mamak Panti itu dikuatkan oleh Ninik Mamak dan Anggota DPRN Panti yang ditanda tangani oleh 19 orang Ninik Mamak dan Anggota DPRN yang ditunjukkan kepada Kepala kantor Urusan Agama Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping dengan suratnya No. 001/1957 tgl. 5-8-1957 yang berisi keberatan berdirinya gereja dalam tanah ulayat Panti. [xxi]

Terbukti kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang mengiring kegiatan penyebaran agama Kristen telah menyelusup jauh ke Panti. [xxii]

Peristiwa diatas menyebabkan kemarahan masyarakat dan Ninik Mamak Panti, yang menilai sebagai suatu pelanggaran dari perjanjian pertama bahwa tanah-tanah yang diolah di Panti tidak dibenarkan untuk mendirikan bangunan-bangunan Kristen apalagi Gereja. Pada tanggal 8 September 1957 Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Pemuda-pemuda dan Sukadamai mengadakan rapat bersama dan memberikan keputusan bahwa orang-orang yang mungkir janji dari perjanjian pertaama sewaktu mula datang kedaerah Panti, harus meninggalkan kampung Panti dalam tempat satu minggu; dan putusan Ninik Mamak ini dikuatkan oleh Wali Negari Panti (Dt. Bagindo Sati) dan juga ditanda tangani oleh orang-orang yang telah melanggar janji tersebut (Jabalingga dkk). [xxiii]

Selanjutnya bertubi-tubi pembelaan dating dari Pendeta-pendeta HKBP dari Sipirok (Tapanuli Selatan) dan Padang, tetapi Pemerintah tetap berpendirian pada melarang untuk/demi keamanan pada umumnya.

5.    Tahun 1962

Pada tanggal 28 Agustus 1962, Bupati KDH Kab. Pasaman (Djohan Rivai) memanggil Catur Tunggal Kab. Pasaman, Kepala-kepala Kantor dalam Lingkungan Dep. Agama di Kab. Pasaman, Anggota-anggota DPRD-GR Kab. Pasaman dan Tokoh-tokoh Partai Politik dalam Daerah Tk. II Pasaman, untuk membicarakan “permohonan umatr Katholik untuk mendirikan gereja didaerah Kab. Pasaman”.  Rapat yang diadakan di Kantor Kogem Lubuk Sikaping itu, menyimpulkan pendapat-pendapat beberapa putusan, antara lain :

a. Bahwa perjanjian-perjanjian dengan Transmigrasi dahulu hanya yang beragama Islam;

b. Untuk mencapai keamanan, sementara pendirian gereja dll sebagainya ditangguhkan.

Sebagai realisasi dari keputusan rapat tersebut, maka pada tangal 8 September 1962 Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Tk. II Pasaman (Baharoeddin Saleh) mengirimkan surat kepada Catur Tunggal Kab. Pasaman, yang berisi menguatkan putusan tgl. 28-8-62 bahwa “belum dapat menyetujui permohonan umat Katholik hendak mendirikan Gereja dan lain-lain sebagainya didaerah Kabupaten Pasaman ini ….”.[xxiv]

Walaupun demikian, pembelaan dari pihak Gereja H.K.B.P dan protes dari penduduk setempat, dan kadang-kadang memanas sampai terjadi perkelahian-perkelahian dan terpaksa dihadapi oleh aparat-aparat pemerintah dan alat-alat negara berdiri jugalah akhirnya Gereja H.K.B.P di Kampung Cengkeh Panti yang sudah menjadi persoalan sejak tahun 1956. [xxv]

Sejak tahun 1952 disaat datangnya penduduk Tapanuli (Sipirok) ke daerah Panti pada mulanya hanya yang beragama Islam saja.

Tanpa disadari oleh penduduk setempat pihak-pihak kristiani berusaha mengirimkan tenaga ke Panti, dengan berbagai cara dan  tekanan.

Hingga sekarang dirasakan keretakan hubungan antara pendusuk asli yang umumnya beragama Islam dengan  penduduk pendatang (Tapanuli) yang jumlah sudah menjapai 70 % dari seluruh penduduk Panti.

Sungguhpun diantara pendatang-pendatang itu banyak juga yang beragama Islam dengan memegang teguh perjanjian dengan Ninik mamak Panti ditahun 1953 , namun kerukunan sedarah dan sedaerah adalah merupakan peluang yang baik dan menjadi landasan yang kuat bagi berkembangnya kerukunan di Panti khususnya.

6.    Kedatangan Missi Asing Pendorong Gerakan Salibiyah

Periode tahun 1963 – 1966.

Seakan sudah diatur dari tempat asal warga transmigrasi, bahwa untuk Sumatera Barat, pertama-tama harus menyatakan beragama Islam, walaupun sebenarnya didalam rombongan transmigrasi terdapat pula yang beragama diluar Islam (seperti Katholik) sebagai selundupan.

Pada tahun 1963, mulai berkunjung kedaerah transmigrasi Pastor dari Padang. Maksudnya meninjau dan melihat keadaan perkembangan orang-orang transmigran di TONGAR dan KOTO BARU (Mahakarya). Kunjungan itu pada mulanya tidak menjadikan kecurigaan dan perhatian yang serius dari masyarakat setempat. Kedatangan Pastor dari Keuskupan Padang berlanjut setiap tahun sampai tahun 1966, dan mendatangi rumah-rumah keluarga-keluarga yang beragama Katholik, dan yang tersembunyi.

7.    Tahun 1973

Tahun ini berdiri suatu kampung ditepi Sungai Sampur Panti, dengan nama KAMPUNG MASEHI. Diatas tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak; Panti dahulunya kepada keluarga pendatang dari Tapanuli juga yang pada mulanya seluruhnya beragama Islam. Namun kemudian diketahui (1973) bahwa diantara penduduk itu terdapat 50 buah rumah jemaah kristen dan merekalah yang memberi nama kampung tersebut Kampung Masehi.

MASUKNYA KATHOLIK KE PANTI

Di samping jemaat Protestan/H.K.B.P (Huria Kristen Batak Protestan), terdapat pula beberapa diantaranya jemaat Gereja Katholik dibawah asuhan/pengawasan Keuskupan Padang, hal ini terbukti setelah berulang kali Pastor-pastor Katholik dari Keuskupan Padan secara teratur mengunjungi Jemaat Katholik di Panti.[xxvi]

Tahun 1970

Pada tanggal 10 Mei 1970, M.NICOLAS SINAGA (Katekis Katholik Panti) bertempat tinggal di Banjar II Kamp. Cengkeh Panti, mengajukan permohonan kepada Bupati/KDH Kab. Pasaman untuk mendirikan Gereja Katholik di Panti, yang menurut alasannya bahwa umatr Katholik di Panti sudah beranggotakan 14 buah Rumah Tangga, dan atas anjuran Uskup Padang supaya ditempat itu didirikan Gereja Katholik. [xxvii] Pendirian Gereja ini tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman. Tetapi nyatanya Gereja itu berdiri juga. [xxviii] Persoalan ini bertahun-tahun kemudian ber-kembang terus menjadi “kasus Pasaman” yang sampai sekarang terlah berlalu tiga dasawarsa masih belum terselesaikan.

Sejak tahun 1967, jauh sebelum riak gerakan salibiyah di Pasaman ini makin keras menghempas kehidupan kerukunan ditengah kehidupan umat Islam di Minangkabau, dengan filosofi adat basandi syara’, dan syara’ basandi kitabullah.[xxix]

Atas prakarsa Menteri Agama R.I, diadakan musyawarah antara pemuka agama di  Jakarta. Pokoknya diusahakan supaya terpelihara kerukunan antar umat beragama. Baru ditahun 1969, pemerintah merasa perlu lebih bersungguh‑sungguh mengatur lalu lintas pergaulan antar umat beragama dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/MDN/MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk‑ pemeluknya.

Pada tahun 1978 disusul dengan Surat Keputusan Men­teri Agama No. 70/1978 tentang pedoman penyiaran agama.

Surat Keputusan Menteri Agama No. 77/1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di  Indonesia.

Semua pemuka Islam yang hadir dalam musyawarah, sejak pertama kalinya tanggal 30 November 1967 di Jakarta itu, menyetujui saran pemerintah.

Sedang pemuka‑pemuka agama Kristen, baik yang Katholik maupun yang Protestan, menolak saran pemerintah itu.

Dengan demikian, musyawarah gagal mencapai maksudnya. [xxx]

Pasaman diakhir tahun 1999, dalam menapak kealaf baru di awal abad keduapuluh satu telah berkembang menjadi zamrud hijau ditengah Sumatera Barat. Berpuluh ribu hektar lahan, yang tadinya kosong dan rimba belanatara, telah dibuka menjadi perkebunan sawit.

Masyarakat pendatang  dari luar yang tidak bisa dikontrol lagi. Baik yang bertalian dengan adat, keyakinan agama maupun moral kehidupan mereka. Gereja mulai tumbuh, penaka jamur dimusim hujan. Pendatang hidup sebagai buruh, pekerja dan penanam modal. Dalam menghadapi kenyataan ini, sudah pasti akan selalu timbul problematika-problematika dakwah baru, yang sangat global.

Akankah, berhenti tangan mendayung ???.


Catatan Kaki

[i] Dokumen tgl. 9 Mei 1953.

[ii] Pada tanggal 14 Nopember 1957 dengan surat edaran No. Bb./55/10 meminta  kepada Kepala Negari Kapar dan Ninik Mamak Kapar untuk memberikan keizinan.

[iii] Bahkan oleh masyarakat dan pemukanya di Pasaman Barat itu disebutkan tekad yang jelas seperti ;

1. Selanjutnya  jikalau saudara-saudara dari warga transmigrasi didatangkan ke-ulayat tanah (adat) Koto Baru/Kapar Kecamatan Pasaman umumnya terlebih dahulu kami mengadakan rapat dengan  Bapak Bupati Syahbuddin Latif Dt. Sibungsu beserta DPD Kab. Pasaman Abd. Munir Dt. Bandaro Bara, Haji Latif, Rusli, Wedana A.I. Dt. Bandaro Panjang dan Camat Dt. Jalelo, dihadapan Ninik Mamak Koto Baru/Kapar  Air Gadang dan Buya Tuanku Sasak cucu kemenakan kami  Ninik Mamak dalam Kecamatan Pasaman. Umumnya dengan kata lain, akan tunduk dibawah adat dan agama, yang telah kami pakai dari nenek moyang kami.

2.   Diwaktu peresmian (penyerahan) saudara-saudara warga transmigrasi sudah ada Bapak Gubernur Ruslan Mulyoharjo telaha memberi nasehat kepada seluruh warga transmigrasi, supaya mereka menyesuaikan dengan masyarakat disini. Pepatahnya “dimana tanah diinjak disitulah langit dijunjung”, adat diisi lembago dituang, arti  kata mereka disini menurut adat dan agama yang telah ada.

3.   Dengan perjanjian inilah baru kami terima saudara-saudara itu, menjadi cucu anak kemenakan kami dan duduk didalam ulayat adat kami.

4.   Andai kata kalau tidak sesuaidengan perjanjian itu istimewa akan mendirikan, agama selain agama Islam tidak diizinkan, mungkin  mendatangkan kejadian yan tidak diingini, apalagi ia untuk mendirikan satu rumah teruntuk kepada rumah Katholik (buat beribadah umatr Katholik).

[iv] kutipan dokumen Pemda Pasaman tgl. 30-11-1957).

[v] Kutipan dokumen kerapatan Adat  Negari Kinali No. 01/KANK/1961 tgl. 26 September 1961, di atas meterai Rp. 3,- 1953).

[vi] Ibid.

[vii] kutipan dokumen pernyataan Gubernur KDH Prop. Sumbar tgl. 30 Sept. 1961 No. 62/Trm/GSB/1961 dari salinan M.J. Jang Dipertuan).

[viii] Data tahun 1974, Luasnya : 764.000 H.A, Penduduk : 285.000 Jiwa, terdiri dari 8 Kecamatan (termasuk Perwakilan Camat di Panti), dengan jumlah Nagari  51 buah

Penduduk dari Kabupaten Pasaman ini terdiri dari : a. Asli Minang : 77 % = 220.000 Jiwa, b. Tapanuli  : 25 % =  45.000 Jiwa, c. Jawa : 8 % =  20.000 Jiwa.

Tahun 1974 itu, penduduk transmigrasi Asal Jawa tersebut tersebar di Kecamatan  Pasaman – Kinali.

Agama,

(a).Asli Minang, 100 % beragam Islam,

(b).berasal dari Tapanuli, pada mulanya datang dengan pengakuan beragama Islam, terakhir di Panti ditemui banyak beragama Kristen/Katholik/HKBP,

(c).Asal Jawa, pada mulanya datang dalam rombongan transmigrasi terdaftar beragama Islam, akan tetapi ke nyataannya di Koto Baru dan Kinali terdapat pula penganut Katholik sebagai pendatang-pendatang yang diselundupkan dalam rombongan transmigrasi dan merupakan basis bagi Kristenisasi di Pasaman.

[ix] Sekarang ditahun 2000, penduduk Pasaman sudah banyak menjadi buruh perkebunan  seiring dengan berkembangnya daerah Pasaman Barat menjadi perkebunan sawit yang luas.

[x] Menurut catatan/Laporan Wali Negari Kotobaru Kecamatan Pasaman, Agustus 1973, jumlah penganut agama Katholik di daerah ini terdiri dari (1). Mahakarya ………… 342 orang, (2). Pujorahayu ………..    17 orang, (3). Ophir …………….       38 orang, (4).Jambak ……………      16 orang

[xi] Padang tanggal 12-2-1974 jemaah Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat (G.P.I.B) telah mendirikan sebuah Gereja ukuran 5 x 9 Meter2  dengan nama GEREJA CINTA KASIH DALAM TUHAN.

[xii] Di Koto Baru ini terdapat pula Dewan Komisi Gereja Katholik Kab. Pasaman/Gereja Keluarga Kudus Pasaman dan di tempat ini pula Pastoran Katholik Pasaman dibawah pimpinnan Pastor Corvini Filiberto.

[xiii] Menurut laporan SDKK jumlah murid-murid SD ini bulan Januari 1974 sebanyak 55 murid dengan 17 orang Guru dibawah pimpinan Herman Sugiyono C.

[xiv] SD keluarga Kudus Sumber Agung, dibawah pengawasan Pastor Monaci Ottorino.

[xv] Di desa Alamanda pada objek Transmigrasi Kinali Kabupaten Pasaman sejak tanggal 13 Mei 1965 s/d 11 April 1972 (selama 7 tahun) telah berdiri filial S.D. Kinali ( yang pada mulanya berstatus S.D. Katholik Bunut/Alamanda) dibawah pimpinan Slamet Haryadi, dengan  jumlah Klas I s/d Kelas IV  dan jumlah murid 140 orang.

Pada tanggal 11 April 1972 sekolah tersebut diresmikan menjadi S.D. Induk Negeri Alamanda dengan Keputusan Gubernur KDH Sumbar c/q tgl. 22 Maret  1972, dengan guru-guru sbb : 1. Sabiruddin (gol II/b) selaku Kepala Sekolah, 2. Slamet Haryadi (gol I/d), 3. Ismanto (gol. I/d), 4. Sutrisno (gol. I/d), 5. Sujatni (gol. I/d) dan Sumadi (ex SPG) sebagai tenaga sukarela). Peresmian sekolah ini dilakukan oleh pemegang Pim. Kabin P.D.P.L.B. Wilayah Kecamatan Pasaman.

[xvi] Di Ophir oleh Yayasan Prayoga Padang telah didirikan S.D Katholik pada tanggal 3-2-70 dengan nama S.D Sugio Pranoto, dan pada tanggal 27-9-71 diganti nama dengan S.D SETIA BUDI

Yayasan Prayoga, adalah suatu Yayasan yang langsung berada dibawah pengawasan Uskup Mgr. Raimondo Bergamin s.x.

[xvii] Di Panti, juga oleh Yayasan Prayoga Padang mulai tahun ajaran 1973, dengan pemberitahuan Pengurus Yayasan Prayoga Padang tgl. 21 Maret1973 No. 08/Pem/31/’73 yang ditanda tangani oleh A. Margono S.H. (Sekretaris Yayasan Prayoga Padang).

[xviii] Atas desakan Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat Panti, akhirnya sekolah tersebut ditutup.

[xix] Balai Pengobatan ini diadakan di Pastoran Gereja Katholik Keluarga Kudus Simpang III Koto Baru Kecamatan Pasaman dibawah pimpinan Pastor (sekaligus merangkap dokter) ZANANI.

[xx] Maka tanggal 5 Agustus 1957 itu 29 orang Ninik Mamak mewakili seluruh rakyat sekitar Panti mengirim pernyataan keberatan dengan berdirinya gereja dinegeri Panti, kepada Bupati KDH Kab. Pasaman. Dalam surat pernyataan itu diingatkan kembali peristiwa yang terjadi tahun 1956, yakni keluarnya seluruh rakyat Rao Mapat Tunggul menuju  Panti sebagai protes keras dari berdirinya gereja tersebut, dan supaya kejadian ini tidak berulang kembali.

[xxi] Namun walaupun demikian, Gerson Simatupang yang pada bulan Februari 1957 telah menerima tanah dari Kanun Simatupang dengan persyaratan tidak untuk pendirian gereja, sebenarnya sejak semula telah berniat bahwa diatas tanah itu nantinya akan dibangun secara berangsur-angsur gereja HKBP untuk Panti.

[xxii] Pada tanggal 17 Agustus 1957 telah datang ke Panti  pimpinan Gereja Protestan terdiri dari E. Manalu dari Kantor Urusan Agama (Bhg. Kristen/Protestan) sum. Tengah di Bukittinggi, Dominos A. Ritonga (Kepala Gereja HKBP Wilayah Tapanuli Selatan) dan Wilmar Pohan Situa (Imam Gereja di Padang Sidempuan), dalam pengurusan berdirinya Gereja di Panti. Rencana sesungguhnya ialah untuk memulai upacara sembahyang di Gereja Panti pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 1957, yang menyebabkan timbulnya kemarahan penduduk Panti, dan akhirnya pada tanggal 19-8-1957 rombongan tersebut berangkat meninggalkan Panti menuju Padang Sidempuan mengingat faktor-faktor keamanan. Pada tanggal 24 Agustus 1957, Gerson Simatupang, B. Hutapea, T. Hutabarat dan M. Pasaribu atas nama seluruh warga Panti yang beragama Nasrani dan Panitia Pembangunan Berdirinya H.K.B.P. Panti Rao telah mengirim surat permohonan kepada Bupati/Kepala Pemerintahan Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping, yang isinya meminta izin mendirikan Gereja H.K.B.P. di Panti.

[xxiii] Lebih tegas lagi, pada tanggal 16 Oktober 1957 Bupati KDH Kab. Pasaman (Bupati Marah Amir) mengeluarkan surat No. 6448.b/VIII/3 sebagai balasan dari permohonan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Panti yang berisi “Tanah tempat mendirikan Gereja itu masih dibebani dengan hak-hak tanah yang tunduk kepada Hukum Adat (persoonlijke-rechten), dalam hal mana kerapatan adat Negari Panti pada tgl. 11-9-1957 telah memberikan pernyataan dengan putusan, bahwa mereka sangat keberatan serta tidak mengizinkan mendirikan Gereja di Panti;” sebagai pertimbangan-pertimbangan lain”, untuk menjaga keamanan”, bersama ini kami sampaikan kepada saudara, bahwa smentara waktu ini kami sampaikan kepada saudara, bahwa sementara waktu kami tidak dapat mengabulkan permohonan saudara itu untuk mendirikan Gereja di Panti”.

[xxiv] Pendapat inipun disampaikan pula kepada kepala kantor Urusan Agama Daerah Tingkat I Sumbar di Padang (No.47/R/A.I/1-62 tgl.10-9-1962), dan sebagai bahan pertimbangan diingatkan kembali peristiwa terganggunya keamanan di Panti yang pernah terjadi tahun 1956 dan 1957.

Maka pada tgl. 1 Oktober 1962, dengan surat No. 289/R/R.I/1/62,  kepala Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat I Sumbar di Padang (d.t.o, H. DJAMALOEDDIN), memberikan penggarisan sbb :

….” Maka dari itu demi untuk menjaga persatuan Nasional dan keamanan serta ketertiban umum dan tidak mengurangi perhormatan kepada Dasar Negara Pancasila dan kebebasan beragama, maka kami berpendapat seperti berikut :

a. Kami dapat menyetujui putusan rapat Pasaman tgl. 28-8-1962

b. Akan mendatangkan kerugian besar bagi kaum beragama dan bagi daerah itu sendiri kalau Gereja didirikan dalam daerah itu ….”.

[xxv] Pendirian Gereja H.K.B.P. di Panti ini, diatas tanah yang berasal dari milik AHAD Glr. TENGAH JALO (tinggal di Kampung Sungai Jantan Panti) yang dijualnya kepada KANUN SIMATUPANG (asal Tapanuli, tinggal di Kampung Air Tabit Panti) berupa sebidang kebun kulit manis seluas 41 M5, dengan surat jual beli tanggal 24 Desember 1953, tanah mana yang terletak di hilir pasar Panti yang juga dikenal Kampung Cengkeh Panti. Kemudian pada tanggal 1 Februari 1957 menyerahkan tanah tersebut kepada Gerson Simatupang sebagai tanah untuk perumahan dan tidak boleh untuk tempat gereja, akan tetapi pada tanggal 28 Agustus 1957 Gerson Simatupang cs (yang nyatanya adalah missi kristen dari HKBP) mengajukan permohonan kepada Bupati KDH Kab. Pasaman untuk mendirikan diatas tanah tersebut sebuah Gereja, yang ditentang oleh seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, namun sampai sekarang (1974) tetap berdiri. Pada tahun 1962 itu, jumlah jemaat H.K.B.P. nyata sekali bertambahnya yang berdatangan dari Tapanuli, sebagai daerah yang berbatasan dengan Panti. Tidak jarang terjadi, bahwa pesatnya gerakan ditopang oleh alat-alat negara yang beragama Kristen/H.K.B.P. Sehingga tanpa mengindahkan larangan-larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman (baik Bupati, Camat maupun Wali negari Setempat) dan bahkan dengan kawalan kekerasan. Ditahun 1962 itu masyarakat masih dicengkam rasa takut yang berlebihan.

[xxvi] Pada tahun 1973 ini mereka mengajukan pula permohonan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pasaman untuk mendirikan gereja di Kampung Masehi (Gereja HKBP ke II). Seperti juga pada masa-masa yang telah berlalu Pemerintah daerah Kab. Pasaman tidak pernah memberikan keizinan. Protes dari segenap lapisan masyarakat dan penduduk Panti, tetap bergulir karena tidak memenuhi segala syarat-syarat. Dirasakan oleh penduduk bahwa pembangunan gereja didaerah ini akan berakibat jauh. Terutama  terganggunya keamanan dan kerukunan sesama penduduk yang telah terjalin selama ini. Walaupun demikian, tanpa keizinan dari pemerintah daerah, pihak kristen (HKBP) tidak ambil peduli dan  tetap mendirikan gerejanya. Kondisi ini selamanya akan merupakan duri dalam daging bagi masyarakat di Pasaman.

[xxvii] Gereja Katholik itu akan dibangun diatas tanah seluas 20 x 30 M dengan besar bangunan 6 x 12 M5 terletak di Kampung Cengkeh Panti, yang berasal dari tanah yang dikuasai oleh JANANGGAR HARAHAP yang bertempat tinggal di Kampung Cengkeh Panti, dan telah diserahkan hak penguasaannya kepada M. NICOLAS SINAGA pada tanggal 16 Januari 1970.

[xxviii] Sejak bulan Januari 1968, M. NICOLAS SINAGA telah pernah mengajukan permohonan yang sama kepada Camat Perwakilan Panti, yang pada waktu tidak dapat diladeni oleh Camat berhubung karena penduduk Panti tidak dapat menerima. Pada tanggal 28 Februari  1968 Perwakilan Dep. Agama Prop. Sumatera Barat (Bahagian Katholik) menguatkan disamping Gereja juga akan dibangun Poliklinik, Sekolah dan Tempat Peribadatan Katholik, dimana surat tersebut ditanda tanggal M.B. Simanjuntak (Perwk. Dep. Agama Prop. Sumbar).

[xxix] Dewan Dakwah meminta prakarsa dari Menteri Agama Republik Indonesia supaya sama-sama menjaga keutuhan masyarakat yang di ancam oleh kerasnya gerakan salibiyah ini.

[xxx] Dr.Anwar Haryono SH, “Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman-Islam”, Cetakan Pertama, Jakarta Rabi’ul Akhir 1416 H/Agustus 1995, Hal 198 ‑ 199).


Membentengi Aqidah Umat


Menciptakan Masyarakat Tamaddun

Satu tema menarik menciptakan masyar­akat tamaddun (beradab). Konsep pemikiran ini merupakan antitesis terhadap degradasi moral yang dibawa oleh peradaban Barat.

Konsep ini mulai di fikirkan dan di rancang oleh beberapa politisi dunia. Terutama oleh beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat tamaddun merupakan sebuah masyarakat integratif secara sosial, politik maupun ekonomi ditengah masyarakat yang ada dengan problematika sosial dan pribadi yang tengah bergumul didalamn­ya. Konsep membentuk masyarakat semacam ini sangat sejalan dengan salah satu konsepsi pemikiran Bapak DR. Mohamad Natsir yang telah dirancang sejak tahun 1930-an yang lalu, dan menjadi perwujudan masa kini. Berawal dari konsepsi tentang kesehatan manusia, membaginya atas empat bahagian,

1.      kesehatan fisik.

2.      kesehatan jiwa.

3.      kesehatan ide (pemikiran),

4.      kesehatan sosial masyarakat disekitarnya.

Keempat bentuk empat kesehatan masyarakat tersebut berada dalam ruang lingkup yang sama (integratif) yang memiliki interrelasi satu sama lain.

Interrelasi ini berada dalam ruang lingkup pemikiran Islam. Sebagai sebuah garis tengah yang menjadi “benang hijau” terhadap segala bentuk pemikiran yang ada.

Sebagai sebuah garis tengah yang menjadi “benang hijau”, dia tidak mengalami gesekan‑gesekan pemikiran dan mengambil segala bentuk pemikiran konstruktif dan meninggalkan pemikiran destruktif.

Kepentingannya terletak kepada kemampuan   aplikasi dari segala ide atau pemikiran yang dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan dunia global. Dan dapat pula dikemukakan bahwa pengertian globalisasi diantaranya di artikan sebagai ruang lingkup pemikiran yang bisa dilaksanakan di tengah masyara­kat.[i]

Relevansi pengertian globalisasi dalam konteks pemahaman ajaran Islam dapat terlihat dari adanya interaksi antara pemahaman ajaran agama Islam dengan Aspek Globalisasi kehidupan yang terjadi di dunia saat ini [ii].

Dalam sebuah proses globalisasi, ajaran agama Islam sanggup bersinggungan dengan lalu lintas ide atau pemikiran yang ada di dunia sekitarnya, tanpa harus menggadaikan prinsip dasar ajaran Wahyu Allah yang menjadi landasan agama Islam.

Interaksi ini mengharuskan pemahaman ajaran agama Islam tidak lagi secara eksklusif dalam ruang lingkup pergaulan hidup sehari‑hari dalam sebuah komunitas sosial yang tertutup dari dunia sekitarnya. Tetapi semestinya bersifat inklusif untuk bisa dipahami oleh semua orang.

Peranan pemikiran baru dalam mencerahkan semua prob­lematika sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam segenap lapisan ma­syarakat yang ada mulai dari proses westernisasi yang dibawa kebudayaan Barat, merupakan salah satu antitesis terhadap masalah (kondisi) tersebut.

Pemikiran Mohamad Natsir sedari awalnya merupakan pemikiran ahlul salaf yang berada di tengah‑tengah sebagai upaya penjelmaan umat pertengahan (umathan wasathan). Suatu tatanan masyarakat yang kokoh iman dan berakhlak mulia seperti yang dikemukakan ajaran Al Qur’an.

Sebagai pemikiran aplikatif terhadap problematika sosial yang ada, maka penerapan terhadap segenap ide (pemikiran) yang ada merupa­kan sebuah kebutuhan mutlak yang diharapkan masyarakat saat ini.

Frustrasi sosial yang melahirkan agresi dalam segenap bidang kehidupan dilahirkan oleh kesenjangan antara sebuah ide dengan aplikasi ide tersebut. Kesenjangan ini, teratasi oleh pembentukan masyarakat self help, self­less help dan mutual help di atas.

Upaya menjembatani kesenjangan hanya bisa dilakukan melalui amal nyata dengan “Berorientasi kepada ridha Allah SWT.” Dalam proses globalisasi ini, hanyalah produk‑produk, termasuk idea, pemikiran dan wacana yang dapat bersaing pada tingkat pasaran dunialah yang akan mampu memenangkan persaingan besar pasar [iii].

Suatu keyakinan sangat objektif bahwa setiap ajaran Islam, pasti mampu memberikan jalan keluar (solu­si) terhadap problematika sosial umat manusia. Ajaran agama Islam berada dalam hati manusia yang mampu menangkap tanda‑tanda zaman perubahan sosial, politik dan ekonomi di sekitarnya. Mereka yang mampu menangkap tanda tanda‑tanda zaman perubahan sosial, politik dan ekonomi tersebut,  adalah mereka orang‑orang yang beriman. Apatisme politik dan bersikap menjadi “pengamat diam” tanpa ada keinginan dan usaha untuk ikut berperan aktif dalam setia perubahan sosial, politik dan ekonomi tersebut adalah mereka yang memiliki selemah‑lemah iman (adh’aful iman). Sikap diam (apatis) dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang selalu mengalami perubahan hanya bisa diatasi dan dihilangkan dengan sikap yang jelas, antaranya ;

  • mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan,
  • jangan fikirkan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan,
  • apa yang ada sudah cukup untuk memulai sesuatu,
  • jangan berpangku tangan dan menghitung orang yang lalu.

Keempat kata‑kata tersebut merupakan amanat dari ajaran agama Islam untuk tidak menunggu saja setiap perubahan, baik itu bidang sosial, politik dan ekonomi dalam hidup ini.

Setiap orang yang beriman semestinya mampu memanfaatkan segala perubahan yang berhu­bungan dengan kehidupan dunia luar dan disekitarnya. Sikap hidup menjemput bola, bukan menunggu bola merupakan sikap hidup yang sangat didorongkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Sikap dinamik sangat diperlukan untuk mengantisipasi selemah‑lemah iman, dan sikap dinamik pula yang menjadi kata‑kata kunci perubahan sosial, politik dan ekonomi. Dinamika hidup sebagai buah ajaran Islam itu tampak dalam tiga cara hidup  yakni,

  • bantu dirimu sendiri (self help),
  • bantu orang lain (self less help), dan
  • saling membantu dalam kehidupan ini (mutual help),

Ketiga konsep hidup ini mengandung ajaran untuk setiap orang supaya tidak selalu tergantung kepada orang lain.

Ketergantungan akan menempat­kan orang terbawa kemana‑mana oleh mereka yang menjadi tempat bergantung. Tujuan yang jelas sebagai kerangka ibadah dan pembentengan aqidah.

Apalagi tatkala umat tengah berada dalam jihad menghadapi rongrongan gerakan kelompok Salibiyah yang kian hari terasa makin pesat.

Berencanalah Dengan Baik Dalam Berhadapan Dengan Setiap Gerakan Salibiyah Yang Terencana [iv]

Dalam perjalanan saya berkeliling di Sumbar ada satu hal yang menarik perhatian saya. Tetapi waktu itu tak ada kesempatan bagi saya  untuk memikirkannya lebih mendalam. Apalagi untuk membicarakannya dengan taman-teman kita secara bertenang. Oleh karena itu baiklah saya tuliskan, agar dapat dipikirkan bersama diantara teman-teman kita yang akrab, yang bertanggung jawab “bakorong-ketek”.

1.      Ada persoalan rumah-rumah rakyat, yang sedang ditempati oleh anggota tentara. Rakyat meminta rumah-rumah mereka kembali. Terutama di Agam.

2.      Fihak Pemerintah bukan tidak mau mengembalikan akan tetapi, kemana anggota tentara akan ditempatkan, oleh karena belum ada asrama. Bukan pula tidak mau mendirikan asrama, akan tetapi beaja pembangunan tidak ada.

3.      Akibatnya : fihak masyarakat merasa tidak puas oleh karena didesak oleh soal-soal sosial, seperti soal keluarga yang hendak pulang dari rantau, soal anak kemanakan yang hendak dikawinkan, dan hal-hal semacam itu yang menghendaki perumahan”.

4.      Di Bukittinggi ada agen dari missie asing Baptis, yang mempunyai banyak uang. Bisa mendirikan sekolah, rumah sakit, gereja, asrama, apa saya. Dan taktik-strategi yang mereka tempuh sekarang ini, dalam kampanye Kristianisasi mereka dimana-mana, tentu juga di Sumbar ini, ialah menggunakan keunggulan mereka dibidang materie dan alat-alat modern itu, untuk mendapatkan satu basis operasi mereka ditengah-tengah ummat Islam. Apalagi di tempat yang “strategis”, seperti ditengah-tengah masyarakat Aceh, masyarakat Bugis, masyarakat Kalimantan, masyarakat Pasundan dan masyarakat Minang “nan basandi syara’- basandi adat”itu.

Dalam rangka ini mereka melakukan segala macam daja upaya, secara gigih. Tidak bosan-bosan, dan tidak malu-malu.

5.      Apabila mereka mengetahui bahwa ada suatu kesulitan sosial ekonomis seperti yang dikemukan tadi itu, maka mereka tidak akan ragu-ragu “mengulurkan tangan” untuk “memecahkannya”. Asal dengan itu mereka mendapat basis yang permanen, untuk operasi mereka dalam jangka panjang. Bak Ulando minta tanah !.

Untuk ini mau saja apa yang dikehendaki. Mau rumah sakit? –Mereka bikinkan rumah sakit yang up-to-date. Mau asrama? – Mereka bikinkan. Mau kontrak atau perjanjian yang bagaimana? Mereka bersedia teken…

Dipulau Sumba rakyat memerlukan air, pemerintah belum sanggup mengadakan jaringan irigasi dan saluran air minum?- Mereka bangun jaringan irigasi dan saluran air minum itu.

Di Flores rakyat menghajatkan benar hubungan antara pantai ke pantai, sedangkan pemerintah belum sanggup memenuhi keperluan rakyat itu? Mereka adakan hubungan itu dengan kapal motor-motor kecil.

Memang Flores, Sumba dan Timor (Kupang) merupakan satu mata rantai yang penting sekali dan satu rantai yang membelit dari Pilipina (Katholik), Manado, Toraja, Ambon, dan Nusatenggara Timur. Dan disebelah Barat rentetan pulau-pulau di Lautan India sebelah Barat Sumatera Barat sampai Lampung.

Akan tetapi semua kegiatan mereka dalam menyempurnakan rantai ini dan menumbuhkan basis-basis ditengah-tengah kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan mereka lakukan atas nama perikemanusiaan semata-mata dan membantu membangun “Indonesia yang modern”.

6.      Saya kuatir, kalau-kalau mereka sudah berpikir kearah itu, dalam rangka mencari jalan lain, setelah rencana yang semula sudah terbentur.

Kalau mereka berfikir dan melangkah kearah itu maka mereka akan dengan sekaligus bisa memperoleh posisi yang lebih kuat dari yang telah sudah. Mereka akan dapat meng-adu golongan-golongan yang tidak setuju dengan :

  1. Keluarga-keluarga yang ingin lekas rumahnya dikembalikan.
  2. Fihak Tentara (Pemerintah) yang ingin lekas memecahkan soal asrama.
  3. Golongan-golongan dalam masyarakat yang ingin mendapat tempat berobat yang moden, lebih modern dan rapi, daripada rumah sakit pemerintah yang sudah ada di Bukittinggi sendiri. Mereka ini akan bertanya-tanya kenapa kita harus menolak satu amal dari Baptis itu, yang ingin membantu kita secara cuma-cuma? Bukankah itu fanatik namanya?

Akibat-akibatnya akan timbul lagi pergolakan antara pro dan kontra dalam masyarakat Minang. Ini akan mengakibatkan lumpuh kembali semangat-pembangunan yang sudah ada sekarang ini, semangat keseluruhan.

7.      Keputusan Menteri Agama No. 54 tahun 1968 itu, mendasari sikap tidak-setujunya terhadap pendirian rumah sakit Baptis itu.

Atas kekuatiran akan timbul pertentangan-pertentangan antara golongan-golongan agama di Sumbar, yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, apabila rumah sakit Baptis itu diteruskan mendirikannya. Akan tetapi sebenarnya, sebelum itupun, pertengkaran antara pro dan kontra sudah akan bisa mengganggu apa yang disebut ketertiban dan keamanan itu, sekurang-kurangnya banyak yang bertubrukan, banyak perasaan yang akan tersinggung, banyak emosi yang akan berkobar.

Sekali lagi. Ini semua akan melumpuhkan semangat pembangunan secara keseluruhan yang berkehendak kepada ketenteraman jiwa dan kebulatan hati. Alangkah sayangnya !

Baru melangkah, ka-tataruang pulo !….

8.      Bagai mana caranya, mengelakkan musibah ini?

Saya pikir-pikir ini bisa, apabila kita menghadapi ketiga-tiga persoalan itu secara integral, yaitu soal:

a.                Rumah masyarakat yang sedang ditempati oleh anggota tentara,

b.               Soal asrama untuk tentara,

c.                Soal kekurangan rumah sakit yang bermutu lebih baik.

Yaitu dengan menjadikan pembangunan asrama tentara, dan mendirikan rumah sakit Islam.

Atau setidaknya-tidaknya peningkatan mutu rumah sakit Bukittinggi sebagai “proyek bersama antara pemerintah dengan masyarakat”.

Sepintas lalu memang “aneh” kedengarannya.

Tapi apabila yang aneh ini kit a laksanakan akan besar sekali manfaatnya.

Dalam arti politis kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat memperer at hubungan antara pemerintah dengan rakyat atas dasar yang sehat dan menghilangkan kesan bahwa kita hanya bisa menolak saja akan tetapi juga sanggup menunjukkan jalan alternatif yang lebih baik.

Dari sudut sosial kita dapat mengatasi kesulitan daripada sebagian masyarakat kita yang memerlukan sangat rumah mereka kembali.

Dari susut membentengi Agama dengan itu kita dapat lebih tegas dan radikal mengatakan kepada missie-missie asing itu :

“Kami orang Islam tidak memerlukan tuan-tuan datang kesini”.

Haraplah hal ini kita coba-coba sama-sama pikirkan.

Mungkin move yang “aneh” ini tidak akan begitu aneh, bila kita memperhatikan, bagaimana Dandim Padang umpamanya dapat membuka kunci hati dan kekuatan rakyat untuk meringankan beban pembuatan parit pantai laut, dengan bantuan batu dan pasir. Dan bagaimana viaduct Saruaso dapat dibangun dengan ongkos yang jauh lebih murah daripada kalkulasi secara modern. Dan bagaimana Bupati Pasaman bisa menyelenggarakan kurang lebih 80 proyek irigasi dsb, dsb…

Bisakah, sekarang umpamanya kita meminta kepada Penguasa (Militer dan Sipil) di Sumbar, untuk merencanakan berapa biaya yang diperlukan untuk asrama tentara itu menurut kalkulasi yang normal.

Yakni asrama yang mencukupi syarat (kalaupun tidak semewah yang mungkin akan ditawarkan oleh  Baptis itu).

Berapa prosenkah kiranya yang dapat dicarikan oleh Pak Gubernur Sumbar sebagai sumbangannya Pemerintah Tk. I untuk maksud tersebut. Sesudah itu berapakah kiranya yang dapat dikumpulkan secara suka rela dari masyarakat, berupa sumbangan bahan-bahan dan tenaga? Kemudian restan kekurangannya, dipintakan dari Hankam Pusat di Jakarta.

Kata dari orang yang tangannya sudah berisi lebih tajam.

Adapun panitia proyek rumah sakit diteruskan juga. Proyek ini lebih “flexible”. Bagi kami di Jakarta akan lebih mudah membantu proyek rumah sakit dari pada merintiskan jalan untuk asrama. Apalagi dengan dijadikannya Bukittinggi sekarang ini sebagai salah satu pusat pemberantasan T.B.C, dengan alat-alat yang modern, dan tambahan tenaga-tenaga dokter, maka dalam soal perawatan orang sakit kita akan dapat bernafas agak lega.

Pendeknya, harapan kami, ialah cobalah saudara-saudara kita di Sumbar mempertimbangkan dan menjelajahi persoalan ini dengan teliti dan bijaksana.

Saya ingin sekali mendengar pertimbangan-pertimbangan Saudara tentang ini. Walaupun sekedar akan melepaskan was-was………..

W a s s a l a m,  Mohammad Natsir


Catatan Kaki

[i]      Globalisasi menurut American Herritage Dictionary, adalah the policy making something worldwide in scope or application.

[ii] DR.Sidek Baba, Wakil Rektor Universitas Islam Malaysia Kuala Lumpur menyebutnya dalam Seminar Kebangkitan Peranan Generasi Baru Asia (Re-Awakening Asia) pada tanggal 21-23 Juli 1997 di Pekanbaru, bahwa pemahaman ajaran Islam memiliki interaksi yang jelas dalam kehidupan global masa kini.

[iii] Persaingan pasar tersebut ditentukan oleh speksifikasi produk yang menjadi unsur “kepercayaan” (trust), seperti yang diungkapkan oleh penulis sejarah Francis Fukuyama, pria Jepang yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat dan menduduki Dekan di George Mason Universi­ty, Washington baru‑baru ini di Jakarta. Berbeda dengan Francis Fukuyama yang mengemukakan  tesis kesejar­ahan telah berakhir saat ini (The End of History), maka agama Islam, menurut pemahaman Bapak Mohamad Natsir diantaranya mengemukakan bahwa, adanya tesis kesejarahan pada setiap saat dan tempat (wa tilka al-ayyamu nudawilu-haa baina an-naas).

[iv] Surat Bapak DR. Mohamad Natsir yang ditujukan kepada Buya Datuk Palimo Kayo dan Buya Fachruddin HS. Datuk Majo Indo, bertarikh Djakarta, 20 Juli 1968, adalah merupakan pengamatan Pak Natsir serta pengalaman-pengalaman berdasarkan data-data tentang Gerakan Salibiyah yang sangat terencana.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.